Reporter: Adhitya Himawan | Editor: Amal Ihsan
JAKARTA. Pemerintah memutuskan pemotongan anggaran di setiap kementerian/lembaga negara di Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2013, tidak terkecuali di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).
Cuma, DPR khawatir rencana pemotongan anggaran Kementerian PPN/Bappenas akan mengakibatkan penurunan kinerja Kementerian PPN/Bappenas apabila dipotong sebesar Rp 38,8 miliar.
Dalam Raker dengan Komisi XI DPR RI, Kamis, (30/5), Menteri PPN/Bappenas Armida Alisyahbana menjelaskan bahwa anggaran Kementerian PPN/Bappenas dalam pagu anggaran RAPBN-P 2013 memiliki alokasi sebesar Rp 1,166 Triliun. Angka ini menunjukkan penurunan sebesar 3,7 % atau Rp 38,8 miliar dibandingkan pagu anggaran dalam APBN 2013 sebesar Rp 1,551 triliun.
Secara umum, Bappenas memliki 4 program utama yang meliputi, pertama, program dukungan manajemen dan tugas teknis lainnya sebesar Rp 538,92 miliar. Kedua, program peningkatan sarana dan prasarana aparatur sebesar Rp 57,75 iliar. Ketiga, program pengawasan dan peningkatan aparatur sebesar Rp 4,80 miliar. Keempat, program perencanaan pembangunan nasional Rp 453,62miliar. "Total jumlah anggaran program Kementerian PPN/Bapennas mencapai Rp 1.055,09 triliun," kata Armida.
Adapun kebijakan pemotongan anggaran keempat program kerja Bappenas sebagai berikut. Pertama, pemotongan program dukungan manajemen dan tugas teknis lainnya sebesar Rp 16,1 miliar. Kedua, pemotongan program peningkatan sarana dan prasarana aparatur sebesar Rp 4,7 miliar. Ketiga, pemotongan program pengawasan dan peningkatan aparatur sebesar Rp 0,5 miliar. Terakhir, pemotongan program perencanaan pembangunan nasional sebesar Rp 17,5 miliar. "Total penghematan sebesar Rp 38,8 miliar," kata Armida.
Muncul kritik dari Dolfie AFP, Anggota DPR RI Komisi XI. Dolfie tak setuju jika Kementerian PPN/Bappenas harus dilakukan pemotongan. Dolfie menyarankan pemotongan anggaran Kementerian PPN/Bappenas cukup sebesar Rp 22 miliar. "Kinerja Bappenas saat ini masih kurang, jadi yang terkait perencanaan pembangunan nasional jangan dipotong," kata Dolfie.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
