Sumber: KONTAN | Editor: Tri Adi
JAKARTA. Kementerian Kehutanan (Kemenhut) segera menjalankan program bantuan sosial Kebun Bibit Rakyat (KBR) di 32 Provinsi, minus DKI Jakarta, Juli mendatang. Harapan pemerintah, dengan program ini bisa merehabilitasi secara bertahap lahan-lahan kritis di seluruh Indonesia yang luasnya mencapai 30,19 juta hektare.
"DPR telah menyetujui anggaran untuk program ini," kata Dirjen Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial (RPLS) Kementerian Kehutanan Indriastuti, Selasa (18/5).
Indriastuti memerinci, program ini akan digelar di 421 kabupaten/kota dan 8.000 desa. Pemerintah menganggarkan dana sebesar Rp 400 miliar untuk pembuatan 8.000 kebun di 8.000 desa.
Dengan program ini, Kemenhut menargetkan ada satu juta hektare lahan kritis di luar kawasan hutan yang bisa direhabilitasi. Hitungannya, masing-masing kebun menghasilkan 50.000 bibit. Sehingga bakal tersedia 400 juta bibit siap tanam di akhir 2010 ini.
Dengan estimasi jarak tanam 5 x 5, maka lahan yang bisa ditanami seluas satu juta hektare. “Kalau tingkat keberhasilannya 60% saja, maka ada 600.000 hektare lahan yang bisa ditanami,” katanya.
Sebagai program lanjutan dari pembibitan ini akan digelar program penanaman pohon di lahan kritis. Dananya berasal dari Kemenhut yang bersumber dari APBN 2011. ”Kami sedang menyusun anggaran untuk bantuan penanaman. Bisa Rp 1 juta per hektare atau bisa lebih,” kata Indriastuti.
Agar bermanfaat secara ekonomi bagi masyarakat, jenis pohon yang dibibitkan akan disesuaikan dengan minat, kesesuaian lahan, dan potensi daerah.
Mekanisme monitoring nya akan melibatkan Dinas Kehutanan dan UPT di Kemenhut. Monitoring juga lebih mudah karena setiap kebun yang didanai harus disertai letak koordinat kebun pembibitan. “Jadi tak mungkin fiktif, karena dicatat dan dimonitor langsung,” ujarnya.
Anggota Komisi IV Ibnu Multazam mengingatkan agar pemerintah pusat mengawasi betul pelaksanaan program ini di lapangan. Sebab ada kecenderungan, saat melibatkan dinas di daerah maka pengawasannya jadi kurang maksimal. “Kadang dinas itu tidak terlalu peduli dengan program dari pusat,” katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
