Reporter: Aurelia Lucretie | Editor: Herlina Kartika Dewi
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR RI semakin serius untuk membentuk Panitia Khusus (Pansus) untuk menyelidiki berbagai persolan yang dihadapi dalam penyelenggaraan Haji 2024.
Anggota Timwas DPR RI Luluk Nur Hamidah menyebut, banyak persoalan yang terjadi termasuk pengalihan kuota tambahan haji untuk ONH plus. Menurutnya, hal tersebut menimbulkan kekhawatiran serius.
Lewat pengamatan langsung di Mekkah, dia turut mengkritisi fasilitas yang disediakan oleh pemerintah, menurutnya kurang ramah jamaah lansia.
"Slogan dari pemerintah haji ini adalah Haji Ramah Lansia tetapi nyatanya baru slogan saja. Kami melihat kondisi yang tidak memanusiakan para lansia. (Lansia) Mereka tidak memiliki tempat di pemondokan ketika di Mina atau di Arafah, harus berada di lorong dalam kondisi panas, serta fasilitas toilet yang sangat tidak memadai," terang Luluk dalam keterangannya, dikutip Kamis (20/6).
Baca Juga: Pansus Haji Belum Relevan dan Mendesak
Dia turut menyinggung penambahan kuota jemaah haji yang tidak dibarengi dengan peningkatan fasilitas, akomodasi, dan layanan kepada jemaah.
Dari sederet masalah yang ia temukan tersebut, baginya penting untuk melakukan evaluasi terkait ketidakberesan yang berulang soal haji bukan hanya dengan Komisi VIII, namun juga melibatkan komisi-komisi lain dan lembaga terkait.
Maka dari itu, menurutnya DPR akan serius untuk membentuk Pansus yang akan melibatkan banyak pihak.
"Ini bukan persoalan Komisi VIII tetapi ini harus Pansus karena melibatkan unsur-unsur yang lain, komisi-komisi yang lain, dan juga kementerian dan kelembagaan yang lain terkait di dalam penyelenggaraan haji di tahun 2024 ini," tambahnya.
"Kami sepakat untuk menindaklanjuti dan mendalami melalui Pansus karena ini persoalan yang sangat serius, menyangkut kepercayaan dari begitu banyak pihak," tegasnya.
Sedangkan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas memastikan pihaknya akan melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan Haji 2024.
"Semua kita akan evaluasi, tidak ada yang tidak kita evaluasi demi perbaikan layanan jemaah, itu poinnya," ujar Yaqut di Jamarat, Selasa (18/6).
Baca Juga: 2018, DPR targetkan penyelesaian puluhan RUU
Dia menyambut baik kritik-kritik yang dilayangkan berbagai pihak, hal tersebut menurutnya akan menjadi bahan masukan yang lebih lengkap. Atas dasar tersebut, Yaqut menyebutkan, evaluasi akan dilakukan berbasis data dan dilakukan secara kontinyu di lapangan.
"Kita senang ada pengawasan, ada masukan, ada kritik, ada saran. Saya kira ujungnya adalah bagaimana jemaah merasakan kepuasan layanan dari pemerintah, jemaah bisa melakukan ibadah dengan baik dan nyaman, dan tenang, pulang dengan membawa predikat haji mabrur," papar Yaqut.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
