Reporter: Dani Prasetya | Editor: Edy Can
JAKARTA. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mempersilakan aparat hukum mengusut penyimpangan dana otonomi khusus Provinsi Papua. Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso mempersilakan KPK dan Kejaksaan Agung mengusut kasus tersebut.
"Kalau begini, saya persilakan kejaksaan atau KPK usut tuntas kasus ini," kata Priyo, Kamis (21/4).
Seperti diketahui, BPK menemukan adanya penyimpangan penggunaan dana otonomi khusus Papua sebesar Rp 4,3 triliun. Penyimpangan itu antara lain karena adanya dana yang didepositokan, dana untuk aktivitas fiktif seperti aktivitas detail engineering design (DED) PLTA Sungai Unumuka tahap ketiga dan kelebihan pembayaran kegiatan yang tidak sesuai dengan ketentuan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
