DPR persilakan Kejaksaan dan KPK audit penyimpanan dana otsus Papua

Reporter: Dani Prasetya | Editor: Edy Can

JAKARTA. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mempersilakan aparat hukum mengusut penyimpangan dana otonomi khusus Provinsi Papua. Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso mempersilakan KPK dan Kejaksaan Agung mengusut kasus tersebut.

"Kalau begini, saya persilakan kejaksaan atau KPK usut tuntas kasus ini," kata Priyo, Kamis (21/4).

Seperti diketahui, BPK menemukan adanya penyimpangan penggunaan dana otonomi khusus Papua sebesar Rp 4,3 triliun. Penyimpangan itu antara lain karena adanya dana yang didepositokan, dana untuk aktivitas fiktif seperti aktivitas detail engineering design (DED) PLTA Sungai Unumuka tahap ketiga dan kelebihan pembayaran kegiatan yang tidak sesuai dengan ketentuan.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Berita Terkait

Nasional

Penyimpangan dana otonomi khusus Papua Rp 4,3 triliun

Nasional

Gubernur Papua Barat persilakan dana otsus diusut

Industri

Ferrostaal siap investasi US$ 900 juta di Papua

Industri

Perusahaan Jerman investasi sebesar US$ 900 juta di Papua Barat