kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 2.515.000   -7.000   -0,28%
  • USD/IDR 18.279   1,00   0,01%
  • IDX 5.364   42,84   0,81%
  • KOMPAS100 693   6,52   0,95%
  • LQ45 557   5,51   1,00%
  • ISSI 170   0,94   0,55%
  • IDX30 316   3,44   1,10%
  • IDXHIDIV20 428   3,19   0,75%
  • IDX80 80   0,70   0,89%
  • IDXV30 116   0,74   0,64%
  • IDXQ30 107   1,13   1,07%

DPR Mulai Bahas Empat RUU Strategis, dari Pemerintahan Aceh hingga Penyiaran


Selasa, 17 November 2026 / 11:29 WIB
DPR Mulai Bahas Empat RUU Strategis, dari Pemerintahan Aceh hingga Penyiaran
ILUSTRASI. Rapat Paripurna pembukaan masa sidang (ANTARA FOTO/FAUZAN)


Reporter: Arif Ferdianto | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. DPR RI mulai memproses sejumlah rancangan undang-undang (RUU) strategis, mulai dari perubahan aturan Pemerintah Aceh, Administrasi Kependudukan, Penyiaran, hingga Kamar Dagang dan Industri (Kadin).

Dalam rapat paripurna ke-12 masa persidangan II, Selasa (17/11/2026), Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menyampaikan bahwa pimpinan DPR telah menerima empat surat presiden (surpres) tertanggal 28 September 2026.

Surat tersebut berisi penunjukan wakil pemerintah untuk membahas keempat RUU tersebut.

Keempat RUU itu meliputi perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, RUU Administrasi Kependudukan, RUU Penyiaran, serta RUU Kadin. Penunjukan wakil pemerintah menjadi bagian dari tahapan pembahasan regulasi antara pemerintah dan DPR.

Baca Juga: DPR Mulai Garap RUU Keuangan Negara, Ini yang Menjadi Fokus

"Pimpinan dewan telah menerima surat dari Presiden terkait penunjukan wakil pemerintah untuk membahas sejumlah RUU," ujar Dasco dalam rapat paripurna.

Selain itu, DPR menerima usulan nama kantor akuntan publik (KAP) dari Kementerian Keuangan dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk mengaudit laporan keuangan BPK tahun 2026.

Seluruh surat dan usulan tersebut akan diproses sesuai tata tertib serta mekanisme internal DPR.

Rapat paripurna juga membahas RUU tentang Tata Cara Pembentukan Undang-Undang yang merupakan usul inisiatif Badan Legislasi (Baleg) DPR.

Agenda tersebut mencakup penyampaian pandangan fraksi-fraksi secara tertulis dan bergiliran, sebelum dilanjutkan dengan pengambilan keputusan untuk menetapkannya sebagai RUU usul inisiatif DPR.

Di sisi lain, DPR meminta persetujuan perpanjangan waktu pembahasan RUU tentang Statistik yang diusulkan Komisi X DPR.

Baca Juga: DPR Mulai Bahas RUU Kawasan Industri, Isu Pertanahan hingga R&D Jadi Sorotan

Permintaan tersebut mengacu pada hasil rapat konsultasi pengganti rapat Badan Musyawarah (Bamus) pada 10 November 2026.

Dengan demikian, agenda paripurna kali ini tidak hanya mencakup penerimaan surat penugasan pemerintah, tetapi juga kelanjutan proses legislasi dan pembahasan sejumlah RUU yang masih berjalan.


 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News




TERBARU

[X]
×