Reporter: Christine Novita Nababan | Editor: Tri Adi
JAKARTA. Komisi XI DPR-RI boikot Sri Mulyani. Alhasil, Rapat Koordinasi Komisi XI DPR-RI bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani, Gubernur Bank Indonesia (pejabat sementara) Darmin Nasution, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Armida Alisjahbana, dan Kepala Badan Pusat Statistik Rusman Heriawan tentang Pembahasan Perubahan Kebijakan Fiskal yang dijadwalkan Senin sore, (12/4), pun urung dilaksanakan.
Kritik dan keberatan dilanjutkannya rapat pembahasan tersebut disampaikan sejumlah anggota Komisi XI DPR-RI dan mendapat persetujuan Ketua Komisi XI DPR-RI Emis Moeis. "Dengan ini saya simpulkan, rakor kita tunda besok," ujar Emir menutup rapat.
Perdebatan bermula dari desakan anggota Komisi XI DPR-RI untuk menghadirkan Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Radjasa dalam pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN-P) 2010. Pasalnya, kata Emir, dalam surat yang dibubuhi tandatangan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyebutkan, penambahan wakil pemerintah dalam membahas RAPBN-P 2010.
Kekisruhan ini, sambung Emir, juga terkait polemik kasus Bank Century yang melibatkan nama Menkeu Sri Mulyani. Dalam Sidang Paripurna DPR, Sri Mulyani dianggap sebagai sosok yang bertanggungjawab dalam kasus dana talangan Bank Century. Anggota Komisi XI DPR-RI Maruarar Sirait menilai, sebetulnya, surat itu merupakan bentuk sikap presiden memahami situasi politik yang terjadi. Artinya, presiden memahami ada yang luar biasa di sini.
Menanggapi keputusan Komisi XI DPR-RI, Menkeu Sri Mulyani segera bergegas pergi dengan pengawalan ketat. Dia hanya tersenyum tanpa berbicara sepatah kata pun.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
