Reporter: Siti Masitoh | Editor: Yudho Winarto
KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI mendorong Kementerian Investasi dan Hilirisasi untuk memberikan perhatian strategis terhadap rencana pembangunan Giant Sea Wall (GSW) Pantura, proyek perlindungan pesisir jangka panjang yang ditargetkan berlangsung hingga 2045.
Anggota Komisi XII DPR RI Jamaludin Malik mengatakan bahwa hingga Desember 2025, pemerintah telah memulai tahap awal pembangunan GSW di koridor Semarang–Demak, kawasan pesisir yang saat ini berada dalam kondisi paling kritis.
Demak Paling Rentan: Rob Harian hingga Penurunan Tanah 8–12 cm per Tahun
Kabupaten Demak tercatat sebagai salah satu wilayah dengan tingkat kerentanan tertinggi.
Banjir rob terjadi hampir setiap hari, sejumlah desa mengalami penurunan muka tanah signifikan, dan abrasi terus menyusutkan garis pantai.
Dalam lima tahun terakhir, beberapa titik di Demak mencatat subsidensi 8–12 cm per tahun, menjadikannya salah satu kawasan paling terdampak di Pantura.
Selain Demak, wilayah seperti Jepara juga mulai merasakan peningkatan abrasi dan kenaikan muka air laut yang memengaruhi tambak, perikanan, hingga akses transportasi masyarakat pesisir.
Menurut Jamaludin, urgensi pembangunan GSW semakin jelas melihat proyeksi hidrometeorologi terbaru.
Tanpa intervensi struktural besar, area terdampak rob di Pantura diperkirakan bisa meningkat 20%–30% dalam satu dekade, mengancam kawasan industri, pelabuhan, hingga rantai pasok nasional.
“Pembangunan Giant Sea Wall merupakan investasi jangka panjang untuk menjaga ketahanan ekonomi dan sosial masyarakat pesisir,” kata Jamaludin, Sabtu (6/12/2025).
Butuh Kepastian Investasi: Peran Kementerian Investasi Dianggap Krusial
Ia menjelaskan bahwa proyek GSW membutuhkan dukungan pendanaan besar dengan skema pembiayaan hybrid menggabungkan dana APBN untuk fase awal dan skema KPBU serta kerja sama internasional untuk tahap berikutnya.
Dengan panjang konstruksi diperkirakan mencapai 500–700 kilometer, keterlibatan investor global menjadi hal yang tidak dapat dihindarkan.
Karena itu, Jamaludin menilai Kementerian Investasi dan Hilirisasi memegang peran sentral dalam: membuka dialog dengan calon investor, memfasilitasi kemitraan, dan memastikan skema KPBU berjalan efektif.
“Kepastian regulasi dan proses fasilitasi yang baik akan sangat membantu percepatan proyek,” ujarnya.
Fondasi Proteksi Pesisir Jangka Panjang
Jamaludin menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan GSW akan menjadi fondasi proteksi jangka panjang bagi pesisir utara Jawa.
Tahap awal pembangunan menjadi sangat krusial untuk melindungi wilayah paling rentan termasuk desa-desa pesisir, lahan pertanian produktif, dan sentra perikanan tradisional di Kabupaten Demak.
Ia menambahkan bahwa Demak adalah contoh nyata bagaimana dampak perubahan iklim sudah terasa langsung pada kehidupan masyarakat.
“Dengan dukungan koordinatif antara kementerian teknis dan Kementerian Investasi dan Hilirisasi, kami berharap pembangunan GSW dapat berjalan lebih terarah dan memberi manfaat besar bagi masyarakat pesisir,” tutup Jamaludin.
Selanjutnya: Panduan Lengkap Cheat Red Dead Redemption untuk Pemain Mobile (Android/iOS)
Menarik Dibaca: 5 Rekomendasi HP Murah dengan Kamera Selfie Terbaik yang Layak Dibeli di 2025
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News













