/2011/11/22/1155668744.jpg "DPR desak pemerintah segera selesaikan kasus Freeport")
Reporter: Eka Saputra | Editor: Edy Can
JAKARTA. Anggota Komisi IX DPR Rieke Dyah Pitaloka meminta Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar segera menuntaskan masalah ketenagakerjaan PT Freeport Indonesia dengan karyawannya. Dia meminta pemerintah bersikap tegas terhadap Freeport.
Hingga 22 November, sengketa antara Freeport dengan karyawannya terkait kenaikan upah masih belum selesai. Padahal, manajemen Freeport dan serikat pekerja telah berulangkali berunding.
Rieke sendiri mengaku heran mengapa pemerintah membiarkan perundingan tersebut. Politisi PDI Perjuangan ini berharap pemerintah segera campur tangan lantaran persoalan Freeport sudah memasuki ranah politik. "Apa tidak bisa langsung tripartit dengan melibatkan kementerian langsung," kata Rieke dalam rapat kerja dengan Muhaimin, Selasa (22/11).
Kepada Muhaimin, Rieke mengajukan tiga tuntutan untuk segera menuntaskan masalah Freeport ini. Pertama, ia meminta pemerintah segera memastikan renegosiasi kontrak karya Freeport. Kedua, ia meminta ada audit independen terhadap kontrak karya tersebut. Ketiga, dia meminta pemerintah menghentikan segala bentuk represei dan aksi kekerasan terhadap warga di Papua.
Sebelumnya Muhaimin menyatakan perundingan bipartit antara jajaran manajemen Freeport dengan pekerjanya sudah cukup kondusif. Dia yakin perundingan bipartit itu bisa mencapai kata sepakat dalam menentukan besaran kenaikan upah.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
