DPR belum setuju anggaran PMN BUMN

Reporter: Adinda Ade Mustami | Editor: Adi Wikanto

Jakarta. Pemerintah dan Komisi VI DPR juga belum menyepakati pagu anggaran penyertaan modal negara (PMN) kepada badan usaha milik negara (BUMN) dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2016.

Dalam pembahasan Senin (20/6) malam, hanya terjadi kesepakatan tentang pembentukan Panitia Kerja (Panja) khusus yang membahas pencairan PMN BUMN.  

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro yang menggantikan Menteri BUMN Rini Soemarno mengatakan, pemerintah mengusulkan PMN untuk 23 BUMN sebesar Rp 34,31 triliun. Dari jumlah itu, Rp 31,7 triliun adalah PMN tunai, sementara Rp 2,68 triliun sisanya PMN nontunai.

Dari 23 perusahaan BUMN, hanya PMN untuk PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) diusulkan naik Rp 13,56 triliun menjadi Rp 23,56 triliun, dari APBN 2016 sebesar Rp 10 triliun. Sementara lainya tetap. Kenaikan PMN untuk PLN sebenarnya pengembalian pajak revaluasi aset yang telah dibayar ke negara sebesar Rp 13,56 triliun.          

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Berita Terkait

Nasional

Pemerintah & DPR bentuk Panja pencairan PMN

Nasional

Alotnya pembahasan PMN BUMN

Nasional

Pencairan tambahan PMN dibahas setelah APBN-P 2016

Industri

Bangkitkan UMKM di Badung, PMN diminta ajak BUMN

Keuangan

Lima BUMN non bank tunggu PMN