Reporter: Dani Prasetya | Editor: Dupla Kartini
JAKARTA. Komisi VI DPR mengajukan syarat agar pemerintah dapat mengucurkan penyertaan modal negara (PMN) pada badan usaha milik negara (BUMN) strategis.
"Kami sudah lihat keadaan keuangan setiap BUMN strategis. Ada beberapa hal yang harus dilakukan setiap perusahaan sebelum pemerintah dapat memberikan PMN," ungkap Ketua Komisi VI DPR Airlangga Hartanto, pada rapat dengar pendapat dengan Menteri Koordinator Perekonomian, Menteri BUMN, Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas), dan Menteri Keuangan, Senin (4/7).
Menurutnya, kondisi manajemen masing-masing perusahaan masih belum layak untuk menerima PMN. Dia bilang, PT Dirgantara Indonesia (DI) masih berkondisi timpang lantaran tidak adanya Direktur Keuangan. "Komisi VI dan Komisi IX sudah sepakat, PMN hanya bisa dilakukan kalau direksi dilengkapi," katanya.
Lanjutnya, PT Penataran Angkatan Laut (PAL) harus memperbaiki kemampuan sumber daya manusia (SDM) dan keterbatasan peralatannya yang kebanyakan sudah berumur tua. Sementara, PT Perindustrian Angkatan Darat (Pindad) yang memiliki kondisi keuangan terbilang bagus dan sehat hanya perlu mendapat proses konversi beban utang lama menjadi PMN. Hal tersebut agar bisa memperbaiki lembar keseimbangan perusahaan untuk menangani tender-tender pemerintah.
Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa mengutarakan, dana yang diberikan pada BUMN strategis itu akan dijadikan sarana agar perusahaan itu bisa berkembang. Nantinya pun untuk mengembangkan industri strategis itu tidak hanya melulu bertumpu pada anggaran pemerintah. "Tapi sinergi swasta, BUMN dan investor," katanya.
Hatta sepakat, penyehatan BUMN strategis memerlukan komitmen untuk menyelesaikan masalah keuangan bawaan masa lalu. Sebab, jika tidak diselesaikan malah akan memperparah kondisi perusahaan. "Penggunaan PMN jadi salah satu elemen penyehatan BUMN strategis," imbuhnya.
Sebagai informasi, pemerintah mengajukan anggaran PMN untuk BUMN strategis. PT PAL, PT DI dan PT Pindad mendapatkan prioritas anggaran pada 2012.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
