Reporter: Yudho Winarto | Editor: Edy Can
JAKARTA. Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Djoko Suyanto menepis tudingan polisi tidak mematuhi instruksi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Mengenai adanya gugatan Korps Lalu Lintas (Korlantas) terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Djoko mengatakan akan dirundingkan kembali.
Djoko menjelaskan, gugatan Korlantas terhadap KPK tersebut dilayangkan sebelum pidato Presiden SBY. "Jadi jangan ada nada seolah-olah itu membantah presiden. Itu salah," tegasnya, Selasa (30/10).
Djoko mengatakan, gugatan tersebut masih bisa diselesaikan di luar pengadilan. Dia mengaku sudah menanyakan hal tersebut kepada Kepala Polisi Jenderal Polisi Timur Pradopo.
Timur membenarkan. Dia mengatakan, masalah pengembalian dokumen tersebut masih terbuka dikomunikasikan kembali. "Ini masalah berkaitan dengan tugas-tugas nanti tentunya masih bisa dibicarakan yah," paparnya.
Asal tahu saja, Korlantas menggugat KPK karena dianggap telah menyita dokumen yang tidak terkait dugaan korupsi proyek pengadaan alat simulator Surat Izin Mengemudi (SIM). Korlantas mengaku telah meminta KPK mengembalikan dokumen-dokumen tersebut namun belum mendapat tanggapan.
KPK sendiri berdalih sedang memilah-milah dokumen yang diperlukan. Namun, akhirnya Korlantas melayangkan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Korlantas mengajukan tuntutan ganti rugi materiil sebesar Rp 425 miliar dan immateriil Rp 6 miliar.
Gugatan ini kemudian dianggap bertentangan pidato SBY pada 8 Oktober lalu. Pidato itu memerintahkan Kepolisian menyerahkan penanganan dugaan korupsi proyek simulator kepada KPK.
.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
