kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • LQ45909,31   7,91   0.88%
  • EMAS1.354.000 1,65%
  • RD.SAHAM 0.05%
  • RD.CAMPURAN 0.03%
  • RD.PENDAPATAN TETAP 0.00%

Ditunjuk jadi Menteri Sosial, ICW minta Tri Rismaharini benahi tata kelola bansos


Selasa, 22 Desember 2020 / 21:52 WIB
Ditunjuk jadi Menteri Sosial, ICW minta Tri Rismaharini benahi tata kelola bansos
ILUSTRASI. Presiden Joko Widodo mengumumkan Tri Rismaharini sebagai Menteri Sosial saat perombakan kabinet di Istana Merdeka, Selasa, 22 Desember 2020.


Reporter: Vendy Yhulia Susanto | Editor: Handoyo .

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Presiden Jokowi (Jokowi) mereshuffle kabinetnya. Tercatat enam pos Kementerian akan dipimpin nama – nama baru. Salah satu yang menyita perhatian publik adalah ditunjuknya Tri Rismaharini menjadi Menteri Sosial. Seperti diketahui, Risma menggantikan Juliari P Batubara yang juga merupakan kader PDIP yang terseret kasus suap fee bansos covid-19.

Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Almas Sjafrina mengatakan, Risma memang mempunyai pengalaman baik dalam memimpin Kota Surabaya. Namun yang mesti diingat adalah tantangan memimpin Kementerian Sosial berbeda dan lebih kompleks, terlebih di tengah pandemi saat ini.

“PR Bu Risma cukup berat karena kemarin ada kasus korupsi yang tidak hanya melibatkan menteri yang juga merupakan kolega partainya, tapi juga menunjukkan Kemensos korup secara institusional dengan adanya permainan dalam pengadaan barang dan jasa. Masalah lain, kasus ini menimbulkan dugaan program kemensos jadi bancakan partai,” kata Almas ketika dihubungi, Selasa (22/11).

Baca Juga: Ditunjuk menjadi menteri sosial, ini fokus Tri Rismaharini

Dikatakan ICW, langkah pertama yang perlu dilakukan Risma tentunya membersihkan program – program Kemensos dari intervensi partai dan pihak – pihak lain yang mempunyai keterkaitan dengan kasus bansos kemarin.

“Kami yakin ada pihak lain yang belum tersentuh KPK,” ucap dia.

Kedua, pembenahan bansos sebagai program utama Kemensos saat ini. Program ini perlu dievaluasi dan dibenahi dari tingkat hulu hingga hilir. Mulai dari pendataan data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS), perencanaan, hingga monitoring distribusinya kepada masyarakat.

“Misal soal DTKS, bagaimana membuat data ini terupdate? Ini masalah mendasar yang meski ada peran bupati/walikota, tetap leading sektornya adalah Kemensos. Di tahap perencanaan, bagaimana memastikan penunjukan penyedia tidak korup dan tidak ada jual beli SPK yang kemudian berujung merugikan penerima bansos? Di tingkat distribusi juga ada masalah pemotongan, dan lainnya,” jelas Almas.

Selanjutnya: Ekonom BCA menilai Tri Rismaharini cocok jadi Menteri Sosial

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News




TERBARU
Kontan Academy
Success in B2B Selling Omzet Meningkat dengan Digital Marketing #BisnisJangkaPanjang, #TanpaCoding, #PraktekLangsung

[X]
×