Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Noverius Laoli
KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menegaskan pentingnya sinkronisasi antara kepatuhan perpajakan dengan pemberian izin usaha di berbagai sektor, termasuk pertambangan.
Direktur Perpajakan Internasional DJP Kemenkeu, Mekar Satria Utama menjelaskan bahwa upaya ini sejalan dengan penerapan multi-door approach yang melibatkan koordinasi lintas lembaga, aparat penegak hukum, serta instansi pemberi izin.
"Kita sekarang Pak Bimo (Dirjen Pajak) kuat sekali bicara mengenai multi-door approach. Artinya kita mendekati semua, mulai dari aparat penegak hukum, termasuk pihak-pihak yang memang bisa memberikan data dan informasi kepada kita," ujar Mekar dalam acara Asia Pacific Contribution on International, Kamis (25/9/2025).
Baca Juga: Ditjen Pajak Minta Publik Bersabar, Perbaikan Coretax Ditargetkan Rampung 3 Bulan
Sebagai contoh, Mekar menyoroti izin usaha di sektor pertambangan yang mensyaratkan perusahaan memiliki Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) yang disetujui oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
Menurutnya, sebelum persetujuan diberikan, sebaiknya terlebih dahulu dilakukan pengecekan atas kepatuhan pajak perusahaan yang bersangkutan. "Kami minta sebelum disetujui (RKAB), cek dulu. Ada kewajiban perpajakan yang bersangkutan tidak," katanya.
Mekar mengingatkan bahwa sebelumnya pernah terjadi kasus izin usaha yang dikeluarkan kepada perusahaan yang ternyata tidak terdaftar atau bahkan tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Praktik tersebut menimbulkan risiko bagi negara.
Baca Juga: Ditjen Pajak Perketat Syarat Restitusi Pajak, Ini Ketentuan Terbaru
"Kita sampaikan dengan model ini. Kalau mau dikeluarkan izin yang baru atau memperpanjang izin, cek dulu ke Direktur Jenderal Pajak," imbuh Mekar.
Selanjutnya: Prediksi Puncak Harga Bitcoin Menggunakan 5 Indikator
Menarik Dibaca: 7 Alasan Makan Mie Instan Setiap Hari Tidak Bagus untuk Tubuh
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
