Reporter: Yusuf Imam Santoso | Editor: Handoyo .
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah akan memberikan insentif pajak kepada pihak ketiga yang menjadi mitra investasi Lembaga Pengelola Investasi (LPI) atau Sovereign Wealth Fund (SWF). Tujuannya sebagai pemanis para pelaku proyek.
Agenda tersebut sebagimana tercantum dalam Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Pelaksanaan Perpajakan atas Transaksi yang Melibatkan Lembaga Pengelola Investas dan/atau Entitas yang Dimilikinya.
“Diharapkan perlakuan perpajakan ini akan menjadi daya tarik sejalan dengan pembentukan SWF yang diamanatkan dalam Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Sehingga mendukung lewat perlakuan-perlakuan pajak tertentu yang diberikan kepada mitra SWF,” kata Direktur Pelayanan, Penyuluhan, dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Hestu Yoga Saksama kepada Kontan.co.id, Minggu (24/1).
Baca Juga: Ini kata Kadin soal insentif pajak pihak ketiga SWF
Yoga mengatakan calon beleid tersebut masih dalam pembahasan oleh pemerintah, termasuk juga menjaring jajak pendapat dari berbagai stakeholder. Harapannya RPP tersebut dapat segera diundangkan bersamaan dengan terbentuknya LPI.
Adapun pihak ketiga yang dimaksud dalam RPP tersebut antara lain mitra investasi, manajer investasi, badan usaha milik negara (BUMN), badan atau lembaga pemerintah, dan/atau entitas lainnya baik berasal dari dalam negeri maupun luar negeri.
Dalam Pasal 12 RPP mengatur, ada dua keuntungan yang akan didapatkan oleh pihak ketiga LPI. Pertama, penghasilan berupa dividen yang diperoleh subjek pajak luar negeri (SPLN) dikenai pajak yang bersifat final dengan tarif sebesar 0%. Alias bebas pajak penhasilan (PPh) atas dividen.
Syaratnya, SPLN tersebut menjalin kerjasama yang bersifat langsung dengan LPI, dan entitas atau bentuk kerjasamanya merupakan subjek pajak dalam negeri (SPDN) badan. Dengan demikian, wajib pajak (WP) badan ini dikecualilan sebagai objek pajak.
Sebagai contoh, LPI melakukan kerja sama dengan X Ltd yang merupakan subjek pajak Singapura, membentuk PT Infra Fund Indonesia yang merupakan subjek pajak Badan dalam negeri.?Atas penghasilan berupa dividen yang diberikan oleh PT Infra Fund Indonesia kepada LPI, dikecualikan dari objek PPh.
Sedangkan, penghasilan berupa dividen yang diberikan oleh PT Infra Fund Indonesia kepada X Ltd dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final dengan tarif 0%. Kedua, penghasilan dari keuntungan karena penjualan/pengalihan saham/penyertaan modal saat berakhirnya atau mengakhiri kerja sama dengan LPI dikenakan PPh final.
Ketentuannya, untuk transaksi penjualan saham di bursa efek, dikenakan pajak sesuai ketentuan sebelumnya yakni sebesar 0,1% dari jumlah bruto nilai transaksi penjualan. Tarif PPh final itu juga berlaku untuk transaksi penjualan saham di luar bursa efek.
Jika dibandingkan dengan tarif sebelumnya, maka untuk ketentuan tarif pajak penghasilan atas penjualan saham di luar bursa efek akan rendah dibandingkan dengan ketentuan saat ini menggunakan tarif PPh Badan sebesar 25% yang diatur dalam UU Nomor 36 Tahun 2008 tentang PPh.
Selanjutnya: Mitra investasi SWF bakal dibebaskan dari PPh dividen dan relaksasi pajak saham
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
