Reporter: Lailatul Anisah | Editor: Khomarul Hidayat
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Gencarnya bantuan sosial termasuk bantuan pangan beras menjelang pemilihan umum (pemilu) banyak yang menduga sarat kepentingan politik.
Namun Direktur Utama Perum Bulog Bayu Krisnamurthi menampik ada politisasi bantuan pangan beras yang disalurkan Bulog.
Bayu menegaskan, bantuan pangan beras ini bebas dari kepentingan manapun. Ia membantah ada politisasi dalam penyalurannya.
Bayu mengatakan, bantuan pangan ini dilakukan dalam rangka menekan gejolak harga beras yang sudah di atas Harga Acuan Tertinggi (HET). Selain itu, bantuan ini juga murni untuk membantu masyarakat yang membutuhkan.
"Bantuan pangan sesuai ketentuan sehingga tujuan mulia program ini dalam membantu masyarakat yang membutuhkan dapat berjalan dengan baik dan juga sebagai alternatif pemerintah untuk mengurangi tekanan gejolak harga sebagai dampak dari bencana El Nino yang melanda seluruh dunia” kata Bayu dalam keterangannya, Jumat (2/2).
Baca Juga: Beras Tetap Sumbang Inflasi, Meski Pemerintah Telah Salurkan Bantuan Pangan
Senada dengan hal tersebut, Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi mengatakan, pelaksanaan bantuan pangan yang disalurkan ke 22 juta keluarga penerima manfaat (KPM) ini tidak ada kaitannya dengan kepentingan dan agenda apapun.
Arief menekankan, pelaksanan bantuan pangan yang telah berjalan dari tahun lalu ini akan terus dilaksanakan dengan dasar kepedulian pemerintah kepada masyarakat yang membutuhkan bantuan.
Ia menyebut, bantuan pangan ini sudah di siapkan jauh dari agenda pemilu yaitu sejak tahun lalu. Pada tahun ini pun kegiatan penyaluran akan dilaksanakan sampai dengan Juni 2024 sesudah pesta akbar pemilu.
"Jadi pelaksanaannya bukan karena Januari, Februari dan Maret ini misalnya dikatakan karena menjelang pemilu. Tidak, tidak begitu," jelas Arief.
Baca Juga: Bulog Ungkap Penyebab Harga Beras Naik Lagi
Pemerintah memang gencar memberikan bantuan pangan beras sejak tahun lalu. Kemudian bantuan pangan ini dilanjut sampai dengan Juni 2024 kepada 22 juta KPM.
Dalihnya adalah untuk meredam harga beras yang saat ini sudah mencapai Rp 13.000/kg untuk jenis medium dan Rp 15.000/kg untuk jenis premium. Keduanya memang sudah melebihi HET.
Hanya saja, dugaan politisasi bantuan pangan beras ini bukan tanpa alasan. Terlihat beberapa waktu terakhir beberapa Menteri yang mendukung salah satu pasangan calon turut serta dalam pembagian bansos.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
