Reporter: Muhammad Yazid | Editor: Sanny Cicilia
JAKARTA. Presiden Joko Widodo melantik jajaran direksi beserta dewan pengawas Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan untuk masa bakti 2016 hingga 2021. Pelantikan tersebut digelar di Istana Merdeka pada Selasa (23/2).
Adapun jajaran direksi BPJS Ketenagakerjaan yang ditetapkan Jokowi yakni, Agus Susanto sebagai direktur utama. Enam orang direksi lainnya yaitu Krishna Syarif, Evi Afiatin, Enda Ilyas Lubis, Amran Nasution, Sumarjono, dan Naufal Mahfudz.
Sedangkan susunan dewan pengawas antara lain Guntur Witjaksono dari unsur Pemerintah sebagai ketua dan Syafri Adnan Baharuddin. Keduanya berasal dari unsur Pemeritah.
Lima anggota dewas lainnya yang berasal dari unsur masyarakat ialah Eko Darwanto, Rekson Silaban, M Aditya Warman, Inda D Hasman, serta Poempida Hidayatulloh.
Sedangkan pejabat direksi BPJS Kesehatan yang ditetapkan yakni Fachmi ldris sebagai direktur utama. Tujuh direksi lain yang juga ditunjuk presiden masing-masing yaitu, Kemal Imam Santoso, Bayu Wahyudi, R Maya Amiamy Rusady, Andayani Budi Lestari, Mira Anggraini, Mundi harmo, serta Wahyuddin Bagenda.
Adapun susunan dewas BPJS Kesehatan yang juga turut dilantik yakni Chairul Radjab Nasution sebagai ketua. Enam anggota dewas yaitu, Sri Hartati, Michael Johannis Latuwael, Roni Febrianto, Misbahul Munir, La Tunreng, serta Karun.
Diminta profesional
Pemerintah berharap di bawah pimpinan BPJS yang baru, lembaga tersebut lebih profesional dan meningkatkan pelayanan untuk dapat memenuhi kebutuhan masyarakat.
"Pengelolaan harus lebih bagus utamanya dari sisi pelayanan, sebab kan BPJS Kesehatan tugas utamanya melayani rakyat dari sektor kesehatan," kata Mardiasmo, Wakil Menteri Kesehatan sekaligus Ketua Panitia Seleksi BPJS Kesehatan usai menghadiri pelantikan.
Menurut dia, Direktur Utama BPJS Kesehatan terpiih yakni Fachmi Idris sudah cukup pengalaman dalam memimpin badan tersebut di periode sebelumnya.
"Tinggal action apa yang akan dilakukan, yang sudah baik ditingkatkan, dan kalau yang kurang ya harus diturunkan dengan sususan direksi yang baru ini, pelayanan-pelayanan yang selama ini kurang baik harus diperbaiki, " ujar Mardiasmo.
Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dakhiri menambahkan, pihaknya berharap BPJS Ketenagakerjaan bekerja lebih profesional. Sehingga, pengelolaan dan penghimpunan dana masyarakat akan berjalan lebih optimal ke depannya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News