Reporter: Yusuf Imam Santoso | Editor: Noverius Laoli
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) ikut serta menelaah data penghasilan penerima subsidi gaji karyawan. Langkah ini merupakan rekomendasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kepada Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) supaya penyalurannya tepat sasaran.
Adapun, pengecekan data gaji karyawan oleh Ditjen Pajak ini merupakan prosedur baru yang dijalankan oleh Kemenaker di termin kedua. Seharusnya, termin kedua penyaluran stimulus yang merupakan bagian dari program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sudah dimulai pada akhir Oktober lalu.
Ternyata, jumlah penerimaan subsidi gaji karyawan sebesar Rp 1,2 juta untuk dua bulan itu bisa berkurang. Usut punya usut, Ditjen Pajak menemukan selisih antara data pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 dengan penerima subsidi gaji karyawan termin pertama.
Sebelumnya aturan Kemenaker menyebutkan, subsidi gaji diberikan kepada karyawan yang punya penghasilan kurang dari Rp 5 juta per bulan dan terdaftar sebagai member Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan.
Baca Juga: Siap tengok rekening, bantuan subsidi gaji termin II dipastikan cair minggu ini
Data dari BPJS Ketenagakerjaan ini pula yang digunakan oleh pemerintah untuk menyalurkan subsidi, dari jumlah iuran per bulan berdasarkan gaji pokok.
Sehingga, pada termin pertama, sebagian penerima subsidi gaji adalah karyawan yang punya penghasilan di atas Rp 5 juta per bulan, tapi memiliki gaji pokok sesuai dengan ketentuan Kemenaker.
Lain ceritanya dengan sinkronisasi data gaji oleh Ditjen Pajak, sebab dalam surat pemberitahuan (SPT) Tahunan untuk PPh Pasal 21, wajib pajak dikenakan pajak atas seluruh penghasilan yang diterima per bulan. Dus, Ditjen Pajak menemukan ada wajib pajak yang penghasilannya di atas Rp 5 juta per bulan, tapi mendapatkan subsidi gaji karyawan.
Direktur Pelayanan, Penyuluhan, dan Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak Kemenkeu Hestu Yoga Saksama mengaku ada selisih data yang tidak sinkron antara data SPT karyawan yang telah diperiksa, dengan ketentuan yang diatur oleh Kemenaker. Hanya saja, Yoga belum bisa menyampaikan berapa jumlahnya.
Baca Juga: Penjelasan Menaker terkait penyaluran subsidi gaji termin ke II
Dalam hal ini, Yoga menegaskan pemadanan dengan data otoritas pajak itu untuk memastikan bahwa penerima subsidi gaji tersebut memang karyawan yang berhak, yaitu gajinya di bawah Rp 5 juta. Data dilihat dari SPT PPh Pasal 21 yang dilaporkan oleh perusahaannya.
