Reporter: Hendra Gunawan | Editor: Hendra Gunawan
JAKARTA. Maraknya dinasti politik dinilai dapat menghambat regenerasi perkembangan suatu daerah. Pasalnya, perkembangan daerah tersebut hanya akan bertumpu pada satu kelompok.
Hal itu diungkapkan Direktur Lingkaran Madani Indonesia Ray Rangkuti dalam diskusi Lawan Korupsi Tolak Dinasti Politik di kampus Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Selasa (20/12).
Menurutnya, dengan adanya politik dinasti merenggut hak warga untuk menikmati berbagai fasilitas publik. Sebab anggaran pemerintah daerah, justru dinikmati keluarga pemilik dinasti politik.
Berbagai cara dilakukan dinasti politik untuk tetap berada di pemerintahan. Misalnya, ada kepala daerah yang sudah dua kali menjabat, kemudian mencalonkan lagi, dengan menjadi wakil. "Politik dinasti jelas menghambat regenerasi politik, sirkulasi kekuasaan. Hampir semua daerah yang mengidap politik dinasti tidak bebas korupsi," kata Ray.
Ia mencontohkan Banten yang notabene memiliki anggaran sangat besar. Namun akibat politik dinasti yang sangat kental, membuat pembangunan fasilitas publik, kondisi masyarakat yang tidak sejahtera, hingga akses pendidikan dan kesehatan menjadi kurang perhatian.
Berbeda dengan daerah yang bisa maju lantaran tidak terlibat dinasti politik. Sebut saja seperti Suabaya yang dipimpin Tri Rismaharini, Bogor yang dipimpin Ridwan Kamil, Dedi Mulyadi di Purwakarta, Azwar Anas di Banyuwangi, dan Rudi Abdullah di Bantaeng. “Mereka bukan dari dinasti politik bisa memajukan daerah," ujarnya.
Hal senada diungkapkan Adi Prayitno, Dosen Politik FISIP UIN Syarif Hidayatullah. Menurutnya, dinasti politik memiliki kecenderungan untuk korup. Politik kekerabatan, kata Adi, memang akan selalu ada, namun menjadi masalah ketika tokoh yang dihadirkan itu, tidak memiliki kapasitas.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
