Sumber: TribunNews.com | Editor: Uji Agung Santosa
JAKARTA. Untuk membenahi masalah parkir, Pemerintah Provinsi DKI telah menguji coba alat parkir meter di Jalan Agus Salim(Sabang), Jakarta, Kamis (26/9/2014). Setelah empat hari uji coba Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama mengklaim penerapan parkir meter sudah berhasil.
"Itu (parkir meter) sudah bagus (pelaksanaannya)," ujar Ahok di Balaikota DKI, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Senin (29/9/2014).
Dengan kondisi tersebut Ahok berencana akan mengganti metode pembayaran parkir meter. Sehingga nantinya permasalahan uang koin yang kurang cukup dan keterbatasan waktu berlaku parkir meter tidak akan ada lagi.
"Tapi kita pingin pakai e money. Masalahnya berdasarkan evaluasi kita pada pukul 22. 00 WIB ke atas masih ada yang kutip-kutip. Alasannya parkir meter di Jakarta ini cuma sampai jam 10 malam, di atas itu sudah milik bos (preman) lagi,” ujar Ahok.
Ahok bertekad bulan depan metode pembayaran sudah menggunakan uang elektronik. Pasalnya infrastruktur penggunaan uang elektronik telah disiapkan.
"Iya bulan depan harusnya sudah e money. (Tender) e money cepat, namun perlu waktu," ujar Ahok.
Ahok mengatakan apabila ada permasalah mengenai parkir meter, hal tersebut wajar-wajar saja. Pasalnya penerapan alat tersebut masih dikategorikan uji coba. Lanjut Ahok kedepannya pelaksanaan parkir meter akan terus ditingkatkan
"Iya, dia (parkir meter) baru uji coba, biarkan saja dulu jalanin," ujar Ahok.
Pemprov DKI telah memberlakukan parkir meter di jalan Agus Salim Jakarta. Di jalan yang dikenal dengan sebutan Jalan Sabang itu 11 alat seharga 200 juta per unit tersebut telah dipasang.
Metode pembayaran parkir pada alat yang di impor dari Swedia tersebut menggunakan uang koin pecahan Rp 500 dan Rp 1000.
Untuk sekali parkir, pengguna sepeda motor dibebankan Rp 2000 per jam yang tercatat pada alat setinggi 170 CM, panjang 60 cm, dan lebar 40 cm tersebut. Sementara untuk mobil dikenakan biaya Rp 5 ribu per jam.
Meski dilengkapi CCTV, penerapan parkir meter juga mendapat pengawasan dari petugas yang di gaji oleh dinas perhubungan DKI Jakarta. (Taufik Ismail)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
