Reporter: Benediktus Krisna Yogatama | Editor: Yudho Winarto
JAKARTA. Pemerintah baru hasil Pemilu 2014 akan resmi memerintah mulai 20 Oktober 2014. Pergantian pemimpin tertinggi di negeri ini, tentu akan disusul dengan pergantian posisi kabinet.
Untuk menyusun kabinet, presiden dan wakil presiden terpilih, Joko Widodo–Jusuf Kalla atawa Jokowi-JK digadang-gadang sudah mempersiapkan calon-calon pejabat dari kalangan profesional murni maupun profesional yang aktif di partai politik. Salah kursi menteri yang menjadi perhatian para pebisnis saat ini adalah yang berhubungan langsung dengan sektor riil atawa dunia usaha yakni menteri perindustrian.
Walaupun ada wacana penggabungan jabatan menteri perindustrian dengan menteri perdagangan, namun paling tidak pengusaha berharap sosok pejabat menteri yang duduk di pos ini itu bisa meningkatkan daya saing industri Indonesia.
Ade Sudrajat Usman, Ketua Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) bilang, menteri perindustrian kabinet Jokowi-JK akan langsung berhadapan dengan kenyataan perdagangan bebas masyarakat ekonomi Asean (MEA) 2015. Untuk itu, Ade berharap Jokowi−JK memilih menteri perindustrian yang mengerti masalah industri dalam negeri, terkini.
Beberapa masalah yang perlu jadi perhatian menurut diidentifikasi Ade adalah: Pertama, adanya ketergantungan bahan baku impor oleh industri nasional. Kedua, minimnya pasokan energi; Ketiga, fluktuasi nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika Serikat; serta Keempat, suku bunga pinjaman yang masih tinggi. "Yang kami butuhkan adalah seorang menteri punya kompetensi dan mau bekerja keras," kata Ade.
Hal senada disampaikan Aziz Pane, Ketua Asosiasi Perusahaan Ban Indonesia (APBI). Ia berharap sosok menteri perindustrian bisa memberikan solusi bukan justru memberikan masalah. "Sebab tahun depan ada MEA, kompetisi industri semakin berat," kata Aziz.
Menurut Aziz, ada empat tantangan menteri perindustrian yang akan datang. Pertama, masalah infrastruktur industri yang belum memadai. Kedua, menyederhanakan birokrasi yang berbelit dan mahal. Masalah lain ia sependapat dengan Ade yakni suku bunga pinjaman bank masih mahal plus tata kelola energi belum terurus dengan baik.
Agar kementerian ini bisa lebih bertaji, Aziz mengusulkan tambahan kewenangan agar kebijakan industri tidak tersandera kebijakan kementerian lain. Contoh, jika industri kesulitan energi, keputusan pasokan ada di Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM). Lalu insentif bagi industri, kewenangannya ada di Kementerian Keuangan.
Soal nama calon menteri perindustrian yang mencuat di kalangan industri adalah, Rachmat Gobel, Presiden Direktur PT Gobel Internasional. "Dia pengalaman di dunia usaha dan mengerti soal industri,” kata Aziz.
Adapun Elisa Sinaga, Ketua Asosiasi Keramik Indonesia lebih menjagokan Rini Soemarno sebagai menteri perindustrian. "Rini berpengalaman di dunia usaha dan pemerintahan," terang Elisa.
Namun, bagi Elisa, siapapun menteri perindustrian yang nanti dipilih Jokowi-JK, yang penting ada pembenahan regulasi. "Yang diperlukan industri adalah perbaikan regulasi dan peningkatan pengawasan," tambahnya.
Terlepas dari nama yang dijagokan pengusaha, hak memilih menteri di tangan Joko Widodo dan Jusuf Kalla. Mari kita tunggu!
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
