kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • LQ45777,08   1,78   0.23%
  • EMAS934.000 0,32%
  • RD.SAHAM 0.24%
  • RD.CAMPURAN 0.11%
  • RD.PENDAPATAN TETAP -0.03%

Dianggap berkampanye, pidato Ketua MPR menuai kritik


Kamis, 16 Agustus 2018 / 14:15 WIB
Dianggap berkampanye, pidato Ketua MPR menuai kritik

Reporter: Sinar Putri S.Utami | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pidato Ketua MPR RI Zulkifli Hasan (Zulhas) dalam sidang tahunan MPR RI Tahun 218 menuai kritik. Pasalnya, Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) itu memanfaatkan kesempatan pidato untuk mengkritik pemerintah.

Hal itu dikatakan Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi Partai Golkar Mukhamad Misbakhun yang menyatakan, pidato Zulkifli Hasan tidak etis diucapkan dalam sebuah pidato kenegaraan. "Dia menggunakan terminologi-terminologi kampanye yang digunakan untuk mengkritik pemerintah yang tidak sepantasnya itu digunakan," ungkapnya saat ditemui di kawasan parlemen, Kamis (16/8).


Menurutnya, pemerintah telah memberikan penjelasan yang memadai tentang permasalahan yang disampaikan. "Jadi saya ingin menyampaikan bahwa harus ada kebesaran hati sebagai ketua lembaga MPR jangan gunakan lembaga MPR dan momentum pidato kenegaraan seperti ini," tambah dia.

Apalagi, sidang tahunan ini merupakan acara kenegaraan. Sehingga tidak perlu untuk membuat dan memasukkan materi-materi kampanye yang tidak perlu. Seperti diketahui, PAN saat ini sudah bukan anggota partai koalisi dari pemerintah.

Sehingga Misbakhun beranggapan, sangat jelas sebagai ketua lembaga negara berada pada oposisi. Tapi itu tidak sepantasnya masuk menjadi materi pidato.

"Silahkan berkampanye tapi jangan menggunakan momentum pidato kenegaraan di acara kengaraan untuk itu. Dan ini menunjukkan kualitas kenegarawan ketua MPR yang tidak dalam sebuah level yang memadai," jelasnya.

Sekadar tahu saja, dalam pidatonya, Zulkifli Hasan membahas tahun ini tepat 20 tahun reformasi Indonesia tapi masih pemerintah memiliki banyak pekerjaan rumah (PR) yang harus diselesaikan untuk mewujudkan tujuan berbangsa, yaitu kedaulatan, keadilan, dan kemandirian bagi seluruh rakyat Indonesia.

Menurutnya, prinsip-prinsip kehidupan berbangsa tidak boleh kalah ketika berbenturan langsung dengan berbagai realitas politik. Prinsip-prinsip kehidupan bernegara tidak boleh diabaikan demi kepentingan segelintir elit. Prinsip berbangsa dan bernegara kata Zulkifli, harus meletakkan kehendak rakyat di atas berbagai kepentingan kelompok atau golongan.

Tak hanya itu, ia juga sempat menggarisbawahi ada tiga tantangan perekonomian nasional yang perlu menjadi fokus pemerintah saat ini. Ketiga hal itu adalah pertama, adalah masalah kesenjangan ekonomi.

Menurutnya, penurunan gini ratio yang dicapai oleh pemerintah dari sekitar 0.41 menjadi 0.39 saat ini patut disyukuri. Tapi angka itu masih perlu diperhatikan.

"(Penurunan) ini terjadi akibat turunnya pendapatan masyarakat kelas atas ketimbang naiknya pendapatan masyarakat kelas bawah," ungkapnya, Kamis (16/8).

Sehingga yang sangat perlu diperhatikan adalah golongan miskin dan hampir miskin masih sangat besar jumlahnya. Golongan ini sangat rentan terhadap perubahan harga. Oleh karena itu, Pemerintah perlu menjaga harga-harga barang kebutuhan rumah tangga agar daya beli mereka tidak tergerus.

Kedua, adalah masalah stabilitas dan defisit transaksi berjalan. Pasalnya, defisit transaksi berjalan Indonesia saat ini makin membesar. Per kuartal II 2018, CAD  tercatat sebesar US$ 8 miliar atau 3% dari produk domestik bruto (PDB).

Angka ini lebih tinggi dibandingkan kuartal sebelumnya yang sebesar US$ 5,7 miliar atau 2,2% dari PDB. Sehingga, pemberdayaan ekonomi kecil dan mikro perlu terus dikembangkan, di antaranya melalui fasilitas kredit, fasilitas produksi dan pasar, termasuk bantuan pemasaran dan teknologi agar mereka tumbuh dan berkembang.

Kesempatan berusaha dari kebijakan perluasan pembangunan infrastruktur juga harus didistribusikan secara luas ke daerah melalui usaha swasta besar, menengah, dan kecil.

Yang terakhir, adalah masalah pengelolaan utang. Menurut Zulkifli, Pemerintah harus menjaga stabilitas ekonomi dan mencegah krisis sejak dini. Ini menjadi penting dalam kerangka menjaga ketahanan ekonomi.

"Kita perlu melakukan pengetatan Prediksi perekonomian secara cermat, terukur, dan akuntabel, di antaranya mengenai nilai tukar rupiah dalam perekonomian global, penguatan-penguatan di sektor industri, pembatasan arus impor, serta peningkatan daya saing komoditas dan peningkatan daya ekspor kita," kata Zulkifli dalam pidatonya.

DONASI, Dapat Voucer Gratis!
Dukungan Anda akan menambah semangat kami untuk menyajikan artikel-artikel yang berkualitas dan bermanfaat.

Sebagai ungkapan terimakasih atas perhatian Anda, tersedia voucer gratis senilai donasi yang bisa digunakan berbelanja di KONTAN Store.



TERBARU

[X]
×