kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.539.000   0   0,00%
  • USD/IDR 15.740   20,00   0,13%
  • IDX 7.492   12,43   0,17%
  • KOMPAS100 1.159   4,94   0,43%
  • LQ45 920   6,72   0,74%
  • ISSI 226   -0,39   -0,17%
  • IDX30 475   4,06   0,86%
  • IDXHIDIV20 573   5,12   0,90%
  • IDX80 133   0,95   0,72%
  • IDXV30 141   1,37   0,98%
  • IDXQ30 158   1,02   0,65%

Di tengah corona, BI relaksasi kewajiban laporan bank umum dan eksportir non-SDA


Rabu, 01 April 2020 / 11:03 WIB
Di tengah corona, BI relaksasi kewajiban laporan bank umum dan eksportir non-SDA
ILUSTRASI. Bank Indonesia (BI) memberikan relaksasi kepada bank umum dan seluruh pihak yang memiliki kewajiban pelaporan kepada BI.


Reporter: Bidara Pink | Editor: Wahyu T.Rahmawati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Di tengah persebaran wabah Covid-19, Bank Indonesia (BI) memberikan relaksasi kepada bank umum dan seluruh pihak yang memiliki kewajiban pelaporan kepada BI. Relaksasi ini juga berlaku untuk eksportir non sumber daya alam (non-SDA) yang belum memenuhi ketentuan terkait Devisa Hasil Ekspor (DHE) Non SDA.

"Pemberian relaksasi ini bertujuan untuk memitigasi dan mengurangi dampak pandemi Covid-19 terhadap aktivitas perbankan dan dunia usaha, serta kondisi perekonomian," jelas Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Onny Widjanarko dalam keterangan resminya, Rabu (1/4).

Baca Juga: Pemerintah mempercepat penurunan PPh Badan jadi 22% tahun ini

Relaksasi yang diberikan tersebut berupa perpanjangan batas waktu pelaporan dan pembebasan sanksi kewajiban membayar atas keterlambatan terhadap pelaporan tertentu. Sementara terhadap eksportir non-SDA, relaksasi berupa penundaan pengenaan Sanksi Penangguhan Ekspor (SPE) hingga akhir September 2020.

Onny juga menambahkan, bahwa ketetapan ini berlaku sejak kemarin alias 31 Maret 2020 hingga batas waktu yang ditetapkan kemudian.

Baca Juga: Sila cek daftar lengkap bank dan perusahaan leasing yang beri kelonggaran kredit

Ke depan, BI akan terus berkoordinasi dengan pemerintah, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta otoritas terkait untuk mengambil langkah kebijakan yang diperlukan. Bank sentral juga akan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan dengan tetap memitigasi resiko terhadap perekonomian domestik.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News


Survei KG Media

TERBARU
Kontan Academy
Advokasi Kebijakan Publik di Era Digital (Teori dan Praktek) Mengenal Pentingnya Sustainability Reporting

[X]
×