/2026/03/11/1893036424.jpg "Perang Timur Tengah Bisa Tekan APBN, Pemerintah Diprediksi Kerek Defisit Lampaui 3%")
Reporter: Nurtiandriyani Simamora | Editor: Noverius Laoli
KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Konflik antara Iran dengan Israel dan Amerika Serikat (AS) berpotensi berlangsung dalam jang panjang. Kondisi ini dapat memicu lonjakan harga minyak dunia hingga US$ 100–US$ 150 per barel.
Hal ini dinilai berisiko menekan kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Indonesia.
Policy and Program Director Prasasti Center for Policy Studies, Piter Abdullah, mengatakan dalam situasi tersebut pemerintah hampir tidak memiliki pilihan selain memperlebar defisit anggaran, bahkan berpotensi melampaui batas 3% terhadap produk domestik bruto (PDB).
Menurutnya, lonjakan harga minyak akan memicu tekanan pada dua sisi APBN sekaligus, yakni penurunan penerimaan negara dan peningkatan belanja subsidi energi.
Baca Juga: Menkeu Purbaya: APBN Masih Kuat, Belum Perlu Diubah
“Dengan kondisi penerimaan yang turun sementara belanja meningkat, defisit kemungkinan besar akan melebar. Pelebaran defisit di atas 3% sepertinya adalah sebuah keniscayaan, sesuatu yang tidak terelakkan,” ujar Piter saat ditemui Kontan di Jakarta, Kamis (12/3/2026).
Ia menjelaskan terdapat tiga skenario kebijakan yang dapat diambil pemerintah jika konflik berkepanjangan dan harga minyak melonjak tajam.
Skenario pertama adalah membiarkan harga BBM domestik mengikuti kenaikan harga minyak dunia. Namun langkah ini dinilai berisiko tinggi karena dapat memicu lonjakan inflasi yang sulit dikendalikan.
Kenaikan inflasi tersebut pada akhirnya dapat menekan daya beli masyarakat dan mengganggu aktivitas ekonomi, bahkan berpotensi memicu peningkatan pengangguran.
Skenario kedua adalah menahan kenaikan harga BBM sepenuhnya dengan meningkatkan subsidi energi secara maksimal. Langkah ini dinilai dapat meredam dampak inflasi dari kenaikan harga minyak, tetapi akan membuat beban subsidi pemerintah melonjak tajam.
Baca Juga: ICP Masih di Bawah US$70, Pemerintah Belum Berencana Ubah Asumsi APBN 2026
Sementara itu skenario ketiga adalah kombinasi antara kenaikan harga BBM dan tambahan subsidi. Dalam skenario ini pemerintah tetap menaikkan harga BBM, tetapi tidak sepenuhnya mengikuti kenaikan harga minyak dunia.
Sebagian kenaikan harga minyak akan ditransmisikan ke harga BBM domestik, sementara sebagian lainnya ditanggung melalui tambahan subsidi energi.
“Kalau kenaikan harga minyak sangat tinggi, tidak mungkin semuanya ditanggung pemerintah. Kemungkinan yang dipilih adalah sebagian ditanggung subsidi dan sebagian ditransmisikan ke harga BBM,” jelasnya.
Namun apapun skenario yang dipilih, Piter menilai ekonomi Indonesia tetap akan menghadapi tekanan. Hal ini karena konflik geopolitik juga berpotensi mengganggu perdagangan global dan rantai pasok, sehingga dapat memperlambat aktivitas ekonomi domestik.
Kondisi tersebut berpotensi menekan penerimaan negara, terutama dari sektor pajak dan perdagangan internasional. Di sisi lain, belanja negara diperkirakan meningkat akibat tambahan subsidi energi.
Baca Juga: APBN Dibayangi Dampak Kenaikan Minyak, Ekonom Desak Realokasi Anggaran
“Kombinasi penerimaan yang turun dan belanja yang naik pada akhirnya akan memperlebar defisit anggaran,” katanya.
Karena itu, Piter menilai pemerintah perlu mempertimbangkan kebijakan khusus untuk menghadapi situasi tersebut, seperti yang pernah dilakukan saat pandemi Covid-19 ketika pemerintah mengizinkan defisit APBN melampaui batas 3% PDB.
Menurutnya, langkah serupa dapat menjadi opsi apabila tekanan fiskal akibat konflik geopolitik benar-benar terjadi dalam skala besar.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
