kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.533.000   0   0,00%
  • USD/IDR 16.199   95,00   0,58%
  • IDX 6.984   6,63   0,09%
  • KOMPAS100 1.040   -1,32   -0,13%
  • LQ45 817   -1,41   -0,17%
  • ISSI 212   -0,19   -0,09%
  • IDX30 416   -1,10   -0,26%
  • IDXHIDIV20 502   -1,67   -0,33%
  • IDX80 119   -0,13   -0,11%
  • IDXV30 124   -0,51   -0,41%
  • IDXQ30 139   -0,27   -0,19%

Dengan skema baru, ASN yang pensiun bisa dapat Rp 20 juta per bulan


Selasa, 26 Juni 2018 / 22:15 WIB
Dengan skema baru, ASN yang pensiun bisa dapat Rp 20 juta per bulan
ILUSTRASI. REFORMASI PROGRAM PENSIUN ASN


Reporter: Sinar Putri S.Utami | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kabar gembira bagi para aparatur sipil negara (ASN) terutama yang memasuki usia pensiun. Pasalnya, pemerintah memastikan akan mengubah skema pensiun untuk ASN.

Adapun skema yang sedang difinalisasi saat ini adalah skema fully funded. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Asman Abnur mengatakan, skema ini dipercaya bisa membuat sistem pensiun ini bisa lebih baik dan memberikan kebahagiaan bagi para ASN.

Sebagai gambaran awal, dengan skema fully funded ini, nantinya dana pensiun dibayarkan bersama-sama antara ASN dengan pemerintah selaku pemberi kerja. Dengan begitu, ditargetkan dana pensiun yang diterima ASN bisa lebih besar dari yang sekarang.

Namun sayangnya, Asman masih belum bisa menjelaskan secara detail skema fully funded ini. Alasannya, masih terus dimatangkan di tingkat kementerian.

Tapi, dia menjelaskan, setidaknya dengan model baru ini, investasi dana pensiun bisa lebih bermanfaat seperti persiapan kompleks perumahan atau apartemen untuk ASN.

Bahkan, untuk hal ini pihaknya berencana untuk mengelola dana pensiun tidak hanya melalui PT Taspen (Persero) saja.

"Belum tentu BUMN bisa juga badan lain, kita berharap manfaat pengelolaan dana ini benar-benar bermanfaat buat kesejahteraan ASN," kata Asman saat ditemui di Kantor Presiden usai rapat terbatas, Selasa (26/6).

Tapi, pihaknya memastikan lembaga lain itu juga akan diintegrasikan dengan Taspen. "Karena organnya sudah ada, aturan khusus yang diterapkan ya betul-betul manfaatnya, investasinya, keamanan investasinya. Nanti, orientasinya demi kesejahteraan ASN," tambahnya.

Bahkan Menteri Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengatakan, pemerintah akan membentuk sebuah lembaga baru untuk mengelola atau menginvestasi guna mendukung skema baru ini.

"Kalau di negara-negara maju, yang namanya dana pensiun diinvestasikan secara baik sehingga bisa memberikan manfaat bagi para pensiunan," tandas Pram.

Sekadar tahu, saat ini dana pensiun ini dikelola oleh Taspen, layaknya seperti pengelolaan badan usaha milik negara lainnya. Asman memprediksi, dana pensiun yang diterima ASN di kalangan eselon I bisa mencapai Rp 20 juta per bulan dari sebelumnya hanya Rp 4,5 juta - Rp 5 juta.

"Nanti, setelah dengan sistem baru, dengan sistem kontribusi bersama pemerintah dan ASN seperti yang di korporasi bisa di atas Rp 20 juta," klaim Asman. Sekadar tahu saja, jumlah ASN yang pensiun saat ini terhitung mencapai 2,4 juta.

Finalisasi ini diakuinya akan terus dibahas di tingkat menteri lewat rapat terbatas dan direncanakan bisa diterapkan pada 2020 mendatang. Sehingga, pematangannya juga melihat dari APBN dan APBD.

Menurunkan beban APBN

Asman juga menyampaikan dengan skema fully funded ini juga akan menurunkan beban APBN. Sebab, skema saat ini yang dikenal dengan sebutan pay as you go membebani, lantaran hanya berasal dari APBN.

"Total terakhir yang dikeluarkan pemerintah untuk dana pensiun mencapai Rp 100 triliun lebih. Dengan sistem yang baru ini beban APBN akan turun. Kemudian dana yang terhimpun inilah yang dipakai untuk bayar pensiun," gamblangnya. Artinya, tabungan hari tua ini yang bisa memenuhi dana pensiun.

Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati bilang, pihaknya masih menghitung-hitung manfaat dari skema baru ini. Yang pasti menurutnya, skema baru ini tidak hanya melihat dari sisi manfaatnya saja tapi juga harus mempertimbangkan sisi APBN.

"Yang pasti tidak skema yang dipilih tidak menimbulkan kewajiban jangka panjang. Tapi kita juga akan matangkan lagi. Kita lihat lagi hitungan-hitungannya dan persiapan pemerintah daerah juga, karena ada juga ASN daerah," tutupnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News



TERBARU
Kontan Academy
HOW TO CHOOSE THE RIGHT INVESTMENT BANKER : A Sell-Side Perspective Bedah Tuntas SP2DK dan Pemeriksaan Pajak (Bedah Kasus, Solusi dan Diskusi)

[X]
×