kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 2.768.000   18.000   0,65%
  • USD/IDR 17.758   14,00   0,08%
  • IDX 6.502   -24,02   -0,37%
  • KOMPAS100 848   -1,25   -0,15%
  • LQ45 642   -2,64   -0,41%
  • ISSI 228   -0,01   0,00%
  • IDX30 359   -1,39   -0,39%
  • IDXHIDIV20 437   -0,21   -0,05%
  • IDX80 97   -0,26   -0,27%
  • IDXV30 121   0,35   0,29%
  • IDXQ30 114   -0,45   -0,40%

Demokrat: Posisi wakil menteri mendesak


Selasa, 05 Juni 2012 / 12:20 WIB
ILUSTRASI. Presiden Korea Selatan Moon Jae-in (kanan) berjabat tangan dengan Presiden Israel Reuven Rivlin (kiri) selama pertemuan mereka di Gedung Biru kepresidenan di Seoul, Korea Selatan 15 Juli 2019. 


Reporter: Dea Chadiza Syafina | Editor: Asnil Amri

JAKARTA. Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Saan Mustofa menyatakan, kebutuhan akan posisi wakil menteri (wamen) dalam jajaran Kabinet Indonesia Bersatu II merupakan kebutuhan yang sudah mendesak.

"Kami ingin menjalankan pemerintahan yang terbaik, dan kebutuhan wamen merupakan kebutuhan mendesak," kata Saan di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (5/6). Selain itu, Saan menambahkan, tudingan adanya pemborosan ataupun rawannya korupsi dalam posisi wakil menteri tentu sudah dipertimbangkan pemerintah.

Namun begitu, Saan pasrah akan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait adanya gugatan masyarakat akan posisi wamen tersebut. MK nanti memutuskan, apakah jabatan wakil menteri sah dalam konstitusi.

Sebelumnya, gigatan akan posisi wamen dilakukan oleh mantan Menteri Hukum dan Ham, Yusril Ihza Manhendra. Ia menggugat jabatan wamen ke Mahkamah Konstitusi (MK). Apabila gugatan Yusril dikabulkan, maka posisi wamen di kementerian terancam melepas jabatannya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News




TERBARU

[X]
×