Reporter: Noverius Laoli | Editor: Djumyati P.
JAKARTA. Partai Demokrat tampaknya sudah berang dengan sikap Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang tidak mau keluar dari koalisi partai-partai pendukung pemerintah, tapi bersikap oposisi di parlemen. Karena itu, Ketua Harian Partai Demokrat Sjarifuddin Hassan menilai PKS saat ini sebagai partai oposisi.
"Kan sudah jelas, PKS memang partai oposisi. Tetapi menteri-menterinya di kabinet gamang. PKS justru menyuruh menterinya mendukung pemerintah. Silakan publiklah yang menilai," ujar Sjarif di Kantor Presiden, Selasa (18/6).
Menurut Sjarif, jika PKS jantan, harus berani memutuskan keluar dari oposisi dan menarik tiga menterinya yang saat ini masih aktif di kabinet. Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang juga presiden, kata Sjarif sudah mengetahui sikap PKS tersebut.
Namun sampai saat ini, SBY belum mengambil sikap dan berdalih tengah fokus dalam mempersiapkan pembagian dana kompensasi setelah pemerintah nantinya mengumumkan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. "Pemerintah sekarang sedang fokus pengamanan kebijakan agar dapat berjalan baik di lapangan," ujar Sjarif.
Sjarif berharap agar dana kompensasi berupa bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM) dapat tepat sasaran. Sementara, berdasarkan arahan dari SBY, pemerintah tidak memikirkan dulu persoalan dari PKS. "PKS itu nomor sekianlah," imbuh Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah itu.
Nantinya setelah masyarakat menerima bantuan tersebut, barulah nantinya, SBY akan memikirkan mau mengambil tindakan seperti apa terhadap sikap PKS yang memosisikan diri oposisi pemerintah.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
