Reporter: RR Putri Werdiningsih | Editor: Djumyati P.
JAKARTA. Langkah Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang menentang keras rencana pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi dalam sidang paripurna DPR kemarin sepertinya sudah membuat elite partai Demokrat geram. Wakil Sekjen Partai Demokrat Saan Mustofa menilai sudah saatnya partai berlambang bulan sabit itu mendapatkan sanksi dikeluarkan dari koalisi sekretariat gabungan (Setgab) pendukung pemerintahan.
"Kalau dalam percobaan 1 kali, 2 kali mungkin masih bisa kita pahami. Kalau sudah lebih 5 kali sudah jadi kesimpulan akan melakukan lagi," kata Saan saat ditemui di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (18/6).
Menurutnya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sebagai pimpinan koalisi setgab harus segera mengambil tindakan karena PKS sudah terlalu sering menentang kebijakan pemerintah. Saan mengkhawatirkan adanya kecemburuan partai anggota koalisi lainnya melihat kelonggaran yang diberikan kepada PKS. "Rasa itu sudah ada di partai-partai lain tapi susah diungkapkan," imbuhnya.
Lanjut Saan tindakan tegas harus diambil untuk menjaga perasaan partai anggota koalisi yang lain. Sayangnya saat ditanya mengenai sinyal-sinyal Presiden mendepak PKS dari koalisi, ia mengaku belum melihatnya.
Seperti diketahui, semalam adalah puncak sikap PKS menentang kebijakan pemerintah. Dalam sidang paripurna, seluruh kader partai pimpinan Anis Matta itu dengan tegas menolak postur APBNP 2013. Mereka beralasan rancangan beleid tersebut mengandung kebijakan menaikkan harga BBM yang akan semakin menyengsarakan rakyat. Lantaran sikapnya tersebut PKS sudah dua kali tak disertakan dalam rapat koalisi setgab.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
