Reporter: Edy Can | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie
NUSA DUA. Pemerintah Indonesia mendorong adanya internet yang aman dan sehat demi terciptanya pembangunan yang berkelanjutan dan pertumbuhan ekonomi. Desakan ini disampaikan dalam pertemuan tingkat tinggi menjelang acara Internet Governance Forum (IGF) 2013 di Nusa Dua, Bali.
Direktur Jenderal Aplikasi Telematika Aswin Sasongko mengatakan, keberadaan internet yang aman dan sehat bisa menguntungkan bagi seluruh pemangku kepentingan. "Ini bisa menguntungkan secara ekonomi dan bisnis," katanya, Minggu (20/10) malam.
Tingkat kejahatan internet di Indonesia memang cukup tinggi. Sebanyak 49 negara pernah mengeluhkan tingginya tingkat kejahatan internet di Indonesia. Produsen piranti lunak keamanan Symantec melaporkan, Indonesia menempati peringkat 10 sebagai negara dengan aktivitas kejahatan cyber terbanyak sepanjang 2011. Indonesia menyumbang 2,4% kejahatan cyber di dunia.
Dalam forum tingkat tinggi tersebut, pemerintah Indonesia meminta para pemangku kepentingan yang terdiri dari pemerintah, pebisnis dan masyarakat sipil bisa menyusun kode etik bersama untuk menyelenggarakan internet yang sehat dan aman. Aswin memang tidak menjelaskan secara jelas definisi internet yang sehat dan aman itu. Menurutnya, definisi itu akan dibahas dalam forum IGF. "Tujuan kami setidaknya ada saling menghargai," terangnya.
Menteri Komunikasi dan Informatika Tifatul Sembiring berharap kode etik cyber ini bisa menjadi panduan untuk menyelenggarakan internet yang sehat dan aman secara global. Dia menekankan pentingnya etika siber dalam pengaturan internet secara global. "Melalui pengembangan etika siber, diharapkan berbagai pemangku kepentingan dapat saling menghargai kepentingan pemangku kepentingan lain dan saling membantu dalam pengelolaan Internet," kata Tifatul saat membuka acara pertemuan tingkat tinggi tersebut.
Pertemuan tingkat tinggi yang mengurung tema "Global MultiStakeholder Collaboration for Achieving a Safe, Secure and Tolerant Cyberspace : Enabling Growth and Sustainable Development Trhrough Cyber Ethics", dihadiri berbagai pejabat tinggi dari berbagai negara dan korporasi global. Selain Tifatul, beberapa pejabat tinggi yang hadir diantaranya Assistant Secretary General for Policy Coordination and Inter-Agency Affairs UNDESA Thomas Gass, Menteri Komunikasi Brasil Paulo Bernardo Silva, President and CEO The Internet Corporatio for Assigned Names and Numbers (ICANN) Fadi Chehade, Menteri Kebudayaan, Komunikasi dan Industri Kreatif Inggris Ed Vaizey, Public Policy and Government Relation Senior Counsel Google Patrick Ryan.
Forum IGF 2013 sendiri akan berlangsung pada 22-25 Oktober 2013. Forum ini akan membahas tata kelola internet dengan berbagai tema seperti hak asasi manusia, netralitas jaringan, cyber conflict dan sebagainya. Sebanyak 2.000 yang terdiri dari masyarakat sipil, aparat pemerintah dan korporasi akan berdiskusi soal tata kelola internet.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
