Defisit Dijaga di Bawah 3%, Rating Indonesia Aman Tapi Tekanan Fiskal Menguat

Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Komitmen pemerintah menjaga defisit anggaran di bawah 3% terhadap produk domestik bruto (PDB) menjadi penopang utama stabilitas persepsi pasar terhadap Indonesia. 

Disiplin fiskal ini mendorong lembaga pemeringkat Standard & Poor’s (S&P) mempertahankan peringkat kredit Indonesia di level investment grade (BBB) dengan outlook stabil.

Namun, di balik capaian tersebut, ekonom mengingatkan fondasi fiskal masih menghadapi tekanan dan belum sepenuhnya solid.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan, konsistensi menjaga defisit menjadi sorotan utama S&P dalam pertemuan di Washington DC.

Baca Juga: Dana Emas Digital di Indonesia Aman? Bappebti Ungkap Mekanisme Penjaminannya

Lembaga pemeringkat itu menggali detail kondisi fiskal Indonesia, terutama konsistensi pemerintah menahan defisit di bawah ambang batas 3% PDB.

Ia menegaskan, kebijakan tersebut sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto. Pemerintah memperkirakan realisasi defisit tahun 2026 berada di kisaran 2,8%–2,9% PDB, masih dalam batas aman yang selama ini menjadi jangkar kredibilitas fiskal. 

"Presiden telah memberikan arahan bahwa defisit kita dijaga di bawah 3%," ujar Purbaya dalam keterangannya, dikutip Minggu (19/4/2026)..

Meski target tersebut dinilai masih realistis, sejumlah ekonom menilai angka defisit bukan satu-satunya indikator kesehatan fiskal.

Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Yusuf Rendy Manilet menekankan, yang lebih krusial adalah kualitas dan keberlanjutan fiskal. 

Baca Juga: Hasil Pertemuan dengan Purbaya, S&P Tetapkan Rating Indonesia di BBB Outlook Stabil

Defisit 0,93% PDB per Maret 2026 dinilai belum mencerminkan kondisi aman, meski belanja negara mengalami percepatan.

Menurut Yusuf, efektivitas belanja menjadi faktor penentu. Belanja yang dominan bersifat rutin atau konsumtif dinilai memiliki dampak terbatas terhadap pertumbuhan ekonomi dan penerimaan negara di masa depan. 

“Ini bukan sekadar soal timing, tapi soal efektivitas,” katanya.

Ia juga mengingatkan surplus keseimbangan primer di awal tahun belum bisa langsung dibaca sebagai kekuatan struktural.

Faktor musiman, seperti belum jatuh temponya pembayaran bunga utang, membuat indikator tersebut perlu ditafsirkan secara hati-hati. 

Ujian utama fiskal diperkirakan muncul pada semester II-2026, saat tekanan belanja meningkat dan risiko eksternal menguat.

Baca Juga: R&I Pertahankan Rating Indonesia di BBB+, Gubernur BI: Kepercayaan Global Terjaga

Dari sisi risiko, dua faktor utama yang menentukan arah defisit adalah harga minyak dan efektivitas efisiensi anggaran. 

Pemerintah menggunakan asumsi konservatif dengan skenario harga minyak hingga US$ 100 per barel, yang masih konsisten dengan defisit sekitar 2,9% PDB. Jika harga minyak berada di kisaran US$ 85–US$ 90 per barel, ruang fiskal dinilai lebih longgar.

Namun, lonjakan harga minyak akibat tensi geopolitik, terutama di Timur Tengah, berpotensi meningkatkan beban subsidi energi. Di sisi lain, pemerintah mengandalkan efisiensi anggaran sekitar Rp 81 triliun untuk meredam tekanan. 

Yusuf mengingatkan, realisasi efisiensi kerap tidak optimal. Target defisit 2,9% dinilai “achievable, tapi tidak otomatis”.

Ia menambahkan, pasar tidak hanya melihat angka defisit, tetapi juga konsistensi kebijakan. 

Baca Juga: Aturan Baru Batas Defisit APBD 2026 Jadi 2,5% Berpotensi Tekan Ruang Fiskal Daerah

Selama defisit terjaga di kisaran 2,8%–2,9%, kredibilitas fiskal masih relatif aman. Namun, tekanan pembayaran bunga utang yang terus meningkat menjadi tantangan serius karena menyempitkan ruang belanja produktif.

Peringatan lebih keras datang dari Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan INDEF, M Rizal Taufikurahman. Ia menilai target defisit di bawah 3% secara matematis masih mungkin dicapai, tetapi semakin sulit secara fundamental.

Rizal menyoroti defisit yang telah mencapai sekitar 0,93% PDB atau lebih dari Rp240 triliun per Maret 2026 sebagai sinyal awal tekanan fiskal.