Reporter: Yusuf Imam Santoso | Editor: Yudho Winarto
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah telah memperlebar defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBN) 2020 dari 5,07% terhadap produk domestik bruto (PDB) menjadi 6,27% terhadap PDB. Dus, DPR RI menganggap pemerintah telah gagal memprediksi salah satu indikator ekonomi penting itu.
Anggota Komisi XI Mukhammad Misbakhun menyesalkan adanya pelebaran defisit APBN. Menurutnya, sejak awal pemerintah memang belum bisa memprediksi dan belum mengeluarkan prakiraan biaya krisis atau biaya penyelamatan ekonomi yang menjadi acuan utama pemerintah.
Baca Juga: Banggar DPR: Defisit APBN melebar 6,27%, kewenangan pemerintah
Acuan sebagaimana dimaksud tertuang dalam Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease (Covid-19).
“Perihal perubahan besaran defisit ini menjadi buktikan bahwa Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati gagal melakukan prediksi yang akurat soal indikator ekonomi yang penting,” ujar Misbakhun kepada Kontan.co.id, Senin (18/5).
Misbakhun menyampaikan sebelum adanya pelebaran defisit APBN 2020, Sri Mulyani terlebih dahulu sudah gagal memprediksi pertumbuhan ekonomi kuartal I-2020 yang berada di level 4,5%-4,7%. Sebab, ternyata rilis dari Badan Pusat Statistik (BPS) pertumbuhan ekonomi hanya 2,97%.
“Karena sudah mendapatkan dukungan penuh dari DPR, saya meminta Menteri Keuangan memanfaatkan dukungan politik itu dengan penuh tanggung jawab dan professional,” kata Misbakhun.
Baca Juga: Komisi XI DPR kaget defisit APBN 2020 bisa melenceng sampai 6,27% terhadap PDB
Anggota Fraksi Partai Golkar tersebut menyampaikan hal tersebut mencerminkan Menkeu Sri Mulyani terkesan seenaknya membuat prediksi dan melakukan perubahan justru disaat postur angka-angka yang ada di APBN baru saja disusun.
“Bagi saya ini menjadi ukuran kredibilitas dan kemampuan seorang Menteri Keuangan dalam menjalankan mandatnya sebagai pembantu presiden. Jangan sampai karena tidak bisa disusun dengan baik angka-angka dan sering berubahnya postur APBN membuat Presiden Jokowi menerima banyak kritik,” ujarnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
