Daya Pungut Pajak Konsumsi Anjlok ke Level Terendah Dalam 5 Tahun, Ini Sebabnya

Rabu, 12 November 2025 / 05:15 WIB

ILUSTRASI. Kemampuan otoritas pajak dalam memungut pajak pertambahan nilai (PPN) atau pajak konsumsi terus melemah dalam lima tahun terakhir.

Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kemampuan otoritas pajak dalam memungut pajak pertambahan nilai (PPN) atau pajak konsumsi terus melemah dalam lima tahun terakhir.

Berdasarkan hitungan KONTAN, hingga kuartal III-2023, rasio daya serap pajak atas konsumsi atau VAT Gross Collection tercatat hanya 45,2%, menjadi yang terendah sejak masa pandemi Covid-19 pada 2020.

Secara historis, VAT Gross Collection sempat melonjak pada kuartal III-2022 menjadi 61%, sebelumnya pada 2021 anjlok ke level 46,2%.

Namun, setelah mencapai puncak pada periode yang sama di 2022, rasio tersebut terus merosot meski konsumsi masyarakat tumbuh stabil di kisaran. Misalnya pada kuartal III-2023 menjadi 59,1%, kuartal III-2024 menjadi 55,7%, dan kini turun lagi menjadi 45,2%.

Direktur Eksekutif MUC Tax Research Institute Wahyu Nuryanto mengungkapkan sejumlah faktor menjadi penyebab sulitnya pemerintah meningkatkan VAT Gross Collection.

Menurutnya, penyebab pertama adalah tidak semua penyerahan barang dan jasa dikenakan PPN.

"Ada sejumlah barang dan jasa yang tidak dikenakan PPN, seperti kebutuhan pokok dan barang-barang yang bersifat strategis," ujar Wahyu kepada Kontan.co.id, Selasa (11/11/2025).

Faktor kedua adalah pemberian berbagai insentif PPN yang masih berlaku tahun ini. Pemerintah memberikan fasilitas PPN ditanggung pemerintah (DTP) untuk rumah tapak dan apartemen, serta PPN DTP atas penyerahan mobil listrik.

Apalagi pada tahun ini pemerintah telah memperluas fasilitas pembebasan PPN untuk sistem peralatan pengamanan persenjataan melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 45 Tahun 2025.

"Fasilitas PPN lainnya yang berlaku tahun ini adalah diskon PPN untuk tiket pesawat dalam beberapa kesempatan/momentum liburan," katanya.

Faktor ketiga yang turut berpengaruh adalah kendala teknis pada sistem inti administrasi perpajakan (Coretax).

Wahyu menjelaskan bahwa sejumlah Pengusaha Kena Pajak (PKP) mengalami kesulitan dalam menerbitkan faktur pajak akibat gangguan tersebut.

"Keterbatasan-keterbatasan itu menyebabkan pemerintah sulit untuk meningkatkan VAT Gross Collection," imbuh Wahyu.

Oleh karena itu, Wahyu memandang bahwa pemberian insentif seperti dua sisi mata uang. Di satu sisi insentif tersebut diharapkan dapat mendorong perekonomian, namun di sisi lain berdampak terhadap turunnya penerimaan pajak.