Reporter: Dikky Setiawan | Editor: Azis Husaini
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Presiden Joko Widodo diminta untuk mengevaluasi kinerja Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman. Hal ini dikarenakan Amran telah memetakan data pangan yang tidak sesuai fakta di lapangan, khususnya komoditas padi.
Hal itu disampaikan oleh Direktur Eksekutif Pataka Yeka Hendra Fatika usai menyerahkan Petisi Ragunan yang diteken oleh puluhan orang dari kalangan organisasi, komunitas peternak dan petani kepada Ombudsman RI, Jumat (30/11).
"Kami 20 orang mewakili organisasi dan individu meneken Petisi Ragunan. Pertimbangan, kami menilai telah terjadi pembohongan data produksi pertanian yang dibuktikan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Atas dasar itu, kami meminta presiden hentikan Menteri Pertanian Amran Sulaiman sebagai konsekuensi logis," kata Yeka dalam rilisnya, Sabtu (1/12) dalam konferensi pers yang didampingi oleh Komisioner Ombudsman Alamsyah Saragihz Jumat (30/11).
Yeka menilai, pernyataan surplus beras yang disampaikan Amran tidak terbukti dengan data BPS. Bahkan Yuke melihat perbedaan data beras antara Amran dengan data BPS pada 2018 mencapai 43%. Akibat data yang tidak akurat tersebut, petani, peternak dan kementerian terkait salah melihat kondisi dan mengambil kebijakan perberasan saat ini.
"Kalau kita lihat surplus produksi beras yang disampaikan Kementan, selama 2016 sampai 2018, total surplus 44 juta ton. Kalau demikian kita seharusnya tak perlu tanam padi kalau surplus itu ada. Tetapi, faktanya ada impor 1,7 juta ton per tahun. Ini yang membuat akhirnya gamang. Ini situasi seperti apa? Januari 2019 bisa saja mengulang Januari 2018, saat itu kita impor 12.500 ton," jelas dia.
Yeka menambahkan, klaim fantastis Amran juga merambah di komoditas jagung. Meski BPS belum mengeluarkan data jagung, tetapi faktanya impor jagung dan peternak ayam kesulitan mencari sumber jagung yang berkualitas.
"Jagung belum seperti beras ada data di BPS. Tetapi merujuk pada data Kementan dengan BPS yang 43% underestimated, jangan sampai jagung seperti itu," kata dia.
Sekretaris Jenderal Gabungan Organisasi Peternak Ayam Nasional (Gopan) Sugeng Wahyudi di kesempatan sama, merasakan kualitas pakan ternak setiap waktu semakin memburuk. Bahkan, kandungan kualitas jagung di pakan ternak menurun, yang dari 50% menjadi 25%.
"Ini terkonfirmasi dari Asosiasi Pabrik Pakan. Ini berakibat ke mana? Khususnya ke produktivitas ayam-ayam yang kami pelihara. Dulu 5 kg jadi 1,5 kg per hari ini pertumbuhannya gara-gara jagung ini," kata dia.
Sugeng juga merasakan para peternak ayam berteriak lantaran harga jagung semakin tinggi. Kondisi geografis semakin sulit karena peternak tidak diizinkan menjual ayam dengan tinggi. Sebab, peternak akan ditekan oleh Satgas Pangan saat itu juga. “Harga tnggi kami tidak boleh, kalau di bawah kami rugi. Ini problem yang kami hadapi," jelas dia.
Komisioner Ombudsman Alamsyah Saragih yang menerima audiensi dari kalangan petani dan peternak, mengatakan bahwa sudah memprediksi akan terjadi permasalahan seperti ini. Sejak 2015, BPS memoratorium data beras, Amran memang kerap menggembor-gemborkan data beras surplus. Namun, kenyataannya lanjut Alamsyah, kondisi pangan negara dalam kondisi yang mengkhawatirkan saat ini.
"Ombudsman pada 2017 pernah bilang jangan terlalu banyak bicara surplus, bersabar tunggu BPS. Apa yg terjadi hari ini, sudah Ombudsman prediksi jauh hari," jelas dia.
Mengenai petisi yang diberikan Pataka, lanjut Alamsyah, pihaknya akan mendalaminya. Namun, Alamsyah akan menyampaikan kondisi data pangan ini kepada Presiden Joko Widodo.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
