Reporter: Vatrischa Putri Nur | Editor: Tri Sulistiowati
KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Chief Investment Officer (CIO) Danantara, Pandu Sjahrir, menyatakan jika Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) akan menjadi penyedia likuiditas alias liquidity provider di pasar modal Indonesia.
Terkait hal ini, Kepala Pusat Industri, Perdagangan, dan Investasi Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Andry Satrio Nugroho, menilai jika keputusan ini perlu dipertimbangkan kembali karena melenceng dari mandat awal Danantara.
“Tapi menurut saya ini bergeser dari undang-undang di BUMN dan Danantara sendiri, karena mandat di awal itu adalah mendorong pertumbuhan sektor riil, di mana mempercepat hilirisasi, menciptakan pekerjaan, dan proyek-proyek yang mampu meningkatkan ekonomi,” terang Andry kepada Kontan, Senin (14/4).
Menurut Andry, terkait Danantara sebagai liquidity provider ini akan berpeluang untuk menjaga stabilitas pasar modal. Namun, pendekatan ini akan berjangka pendek.
Baca Juga: Menakar Dampak Komitmen Investasi Qatar ke Danantara Sebesar US$ 2 Miliar
“Nah, ini menurut saya karena kita tahu sendiri Danantara ini belum jelas ya pipeline sektor riil mereka seperti apa. Jadi mereka memilih opsi yang lebih cepat untuk menempatkan dana. Dan melalui pasar saham itu berharap return yang lebih cepat sambil menungggu sektor-sektor riil yang didanai,” tambahnya.
Menurutnya, ini salah satu hal yang perlu diperhatikan. Jika ditanya efektif atau tidak? Secara jangka pendek, iya. Namun, Andry menyoroti jika Danantara seharusnya bergerak sebagai katalisator di pertumbuhan sektor riil.
“Tujuan awalnya itu bukan sekedar menjadi pemegang saham pasif sebagai liquidity provider, tetapi tujuannya itu supaya bisa bisa dimanfaatkan, diputar menjadi nilai tambah yang lebih produktif dan mampu menggerakkan sektor riil. Dan kalau pendekatannya jangka pendek menurut saya jadi pertanyaan gitu ya,” bubuhnya.
Lebih lanjut, Andry menekankan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) harus sangat berhati-hati dalam merumuskan aturan main terkait ruang gerak Danantara di pasar.
OJK memegang peran sentral dalam memastikan intervensi tidak menjadi jebakan bagi pasar itu sendiri. Mekanisme transparansi harus dikedepankan.
“Batasan intervensi harus jelas. Dan yang paling penting, publik berhak tahu bagaimana keputusan-keputusan strategis ini diambil,” pungkasnya.
Baca Juga: Masuk Danantara, 70% Saham Seri B Jasa Marga (JSMR) Beralih ke PT BKI
Selanjutnya: Udang Jadi Komoditas Utama Ekspor Sektor Perikanan, Akan Terdampak Tarif Resiprokal
Menarik Dibaca: 5 Makanan untuk Daya Tahan Tubuh Lebih Kuat di Musim Hujan, Tidak Gampang Sakit!
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
