Sumber: Kompas.com | Editor: Sanny Cicilia
JAKARTA. Pemerintah memangkas anggaran dana perlindungan sosial yang sebesar Rp 29,16 triliun dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Perubahan (RAPBN-P) 2015. Pemangkasan dilakukan karena pemberian perlindungan sosial akibat harga bahan bakar minyak (BBM) yang naik pada bulan November 2014 cukup diberikan empat bulan saja tahun ini.
Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan (Kemkeu) Askolani mengatakan awalnya dengan dana Rp 29,16 triliun itu perlindungan sosial mau diberikan selama enam bulan. Namun, memperhatikan perkembangan yang terjadi pemerintah sepakat untuk menguranginya menjadi empat bulan saja.
Alhasil ada pengurangan belanja perlindungan sosial sebesar Rp 6,5 triliun menjadi Rp 22,66 triliun. "Jadi dikurangi sampai April saja. Makanya (pemangkasan uangnya) bisa digunakan untuk belanja yang lain," ujar Askolani, Senin (9/2). Inilah yang kemudian menjadi salah satu sebab adanya tambahan belanja negara yang bisa digunakan sebesar Rp 20,9 triliun.
Pertimbangan pemerintah memangkas perlindungan sosial menjadi empat bulan adalah karena rentang waktu empat bulan dianggap sudah cukup efektif. Pemerintah dalam hal ini juga dibantu dengan harga minyak yang turun sehingga inflasi bisa turun.
"Kecuali harga minyak tinggi (enam bulan) itu kita dukung. Sekarang kan minyak rendah, jadi sebenarnya tidak usah penuh enam bulan," tandasnya. Adapun bentuk perlindungan sosial pemerintah kepada masyarakat diberikan dalam bentuk Program Simpanan Keluarga Sejahtera (PSKS) bagi pemegang Kartu Keluarga Sejahtera (KKS).
PSKS ini diberikan kepada 15,5 juta keluarga kurang mampu. Saat ini, satu juta keluarga diberikan dalam bentuk layanan keuangan digital dengan pemberian SIM Card, sedangkan 14,5 Juta keluarga diberikan dalam bentuk simpanan giro pos.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
