Reporter: Agus Triyono | Editor: Dikky Setiawan
JAKARTA. Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) mengaku, putus asa dalam menangani kasus TKI ilegal yang terjadi saat ini.
Jumhur Hidayat, Kepala BNP2TKI mengatakan, ketidakmampuan BNP2TKI dalam menangani kasus TKI ilegal tersebut disebabkan oleh minimnya anggaran penanganan TKI ilegal yang diberikan kepada lembaganya.
"Kami tidak punya uang. Misal, kalau kami razia 100 orang kena ditangkap dan dipulangkan ke daerah asal. Untuk memulangkan TKI ke daerah asalnya di Nusa Tenggara Barat saja, kami butuh biaya Rp 1,5 juta-Rp 2 juta. Kalau ada 20.000 orang saja TKI illegal, dalam setahun kami butuh dana Rp 30 miliar. Padahal, kami cuma diberi Rp 2 miliar," kata Jumhur dalam rapat kerja dengan Komisi IX DPR Senin (10/2).
Atas kondisi itulah Jumhur meminta DPR untuk kembali meninjau dan menambah anggaran yang mereka berikan kepada BNP2TKI.
"Sebenarnya kami bukan tidak mampu, tapi kalau kami disuruh berantas TKI illegal, tolong kasih kami uang," katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
