Reporter: Agus Triyono | Editor: Adi Wikanto
JAKARTA. Pemerintah menata ulang dana bantuan sosial yang tersebar di beberapa kementerian. Salah satu dana bantuan sosial yang ditata ulang adalah yang teralokasi di Kementerian Pekerjaan Umum.
Basuki Hadimuldjono, Menteri Pekerjaan Umum mengatakan, Sidang Kabinet Paripurna pada Selasa (4/8) memutuskan untuk menarik dana bantuan sosial sekitar Rp 2 triliun yang teralokasi di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat ke rekening Bendahara Umum Negara (BUN). Selanjutnya, dana bantuan sosial tersebut akan terpakai untuk subsidi uang muka pembelian rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
"Jadi rencana anggaran kami 2016 tidak Rp 106 triliun lagi, alokasinya menjadi sekitar Rp 103 triliun," katanya di Istana Negara Selasa (4/8).
Khofifah Indar Parawansa. Menteri Sosial mengatakan, selain di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, penataan dana bantuan sosial juga akan merambah kementerian lain. Saat ini, sejumlah kementerian sedang menajamkan program yang bisa dikategorikan sebagai program yang bisa didanai dengan dana bantuan sosial.
Selain itu, sejumlah kementerian saat ini juga sedang berkoordonasi dengan BPK, BPKP, dan KPK terkait rencana penggunaan dana bantuan sosial 2016.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
