kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.541.000   21.000   1,38%
  • USD/IDR 15.880   50,00   0,31%
  • IDX 7.196   54,65   0,77%
  • KOMPAS100 1.104   9,46   0,86%
  • LQ45 877   10,80   1,25%
  • ISSI 221   0,74   0,34%
  • IDX30 449   6,10   1,38%
  • IDXHIDIV20 540   5,33   1,00%
  • IDX80 127   1,26   1,00%
  • IDXV30 135   0,57   0,43%
  • IDXQ30 149   1,56   1,06%

Dampak langsung RUU Desa pada kesejahteraan rakyat


Rabu, 18 Desember 2013 / 15:26 WIB
Dampak langsung RUU Desa pada kesejahteraan rakyat
Logo PayPal. REUTERS/Fabrizio Bensch/File Photo


Reporter: Dikky Setiawan | Editor: Dikky Setiawan

JAKARTA. Ketua Komisi II DPR RI Agun Gunandjar Sudarsa menegaskan, pengesahan RUU Desa pada Rabu ini ini (18/12) diharapkan bisa memacu peningkatan pembangunan desa.

Menurut politisi Partai Golkar itu, selama tahun 2013, fraksi partainya di DPR selalu menempatkan RUU Desa sebagai prioritas untuk disahkan.  

Agun menjelaskan, desa sangat penting sebagai basis pembangunan. Karena itu, RUU Desa itu diprioritaskan karena akan berdampak langsung pada kesejahteraan rakyat.

Melalui RUU Desa tersebut, jelas dia, fraksinya telah mengusulkan agar setiap desa mendapatkan anggaran sebesar Rp 1 miliar untuk peningkatan kesejahteraan.

Sebesar 30% dari anggaran itu digunakan untuk operasional dan sisanya, 70% untuk program pembangunan.

“Itu selaras dengan konsep pembangunan yang membangun mulai dari desa,” jelas dia.

Agun mengatakan, dengan disahkannya UU tersebut, maka masyarakat desa akan menjadi semakin produktif. Sebab, mereka bisa membangun desanya sendiri sesuai dengan potensi yang dimiliki.

Titik berat pada pembangunan dari desa, lanjutnya, ke depan akan berdampak pada pengurangan angka urbanisasi.

 “Pembangunan dari desa merupakan upaya peningkatan kapasitas perekonomian, SDM sekaligus pemerataan hasil-hasil pembangunan. Lahirnya UU ini diharapkan ketimpangan antara kota dan desa bisa semakin mengecil,” tuturnya.

Dalam implementasinya, jelas dia, anggaran akan ditransfer langsung dari APBN ke desa. Tidak lagi melalui kementerian/lembaga.

“Transfer dana dari APBN langsung ke kas desa akan sangat penting  mengingat dana alokasi umum dan dana alokasi khusus tidak mampu menjangkau pembangunan di pedesaan dan daerah pelosok. Akibatnya infrastruktur di desa masih sangat tertinggal, sehingga daya saing desa masih rendah,” tambah dia.

Berdasarkan data Kementerian Dalam Negeri, saat ini Indonesia memiliki 72.944 desa.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News



TERBARU
Kontan Academy
Working with GenAI : Promising Use Cases HOW TO CHOOSE THE RIGHT INVESTMENT BANKER : A Sell-Side Perspective

[X]
×