kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.520.000   -13.000   -0,85%
  • USD/IDR 16.200   -20,00   -0,12%
  • IDX 7.066   -30,70   -0,43%
  • KOMPAS100 1.055   -6,75   -0,64%
  • LQ45 830   -5,26   -0,63%
  • ISSI 215   0,27   0,12%
  • IDX30 424   -2,36   -0,55%
  • IDXHIDIV20 513   -0,30   -0,06%
  • IDX80 120   -0,79   -0,65%
  • IDXV30 124   -1,30   -1,04%
  • IDXQ30 142   -0,32   -0,23%

CT bantah ada kebocoran Rp 7.200 triliun


Selasa, 17 Juni 2014 / 13:10 WIB
CT bantah ada kebocoran Rp 7.200 triliun
ILUSTRASI. Pabrik kelapa sawit PT Cisadane Sawit Raya Tbk (CSRA)


Reporter: Asep Munazat Zatnika | Editor: Sanny Cicilia

JAKARTA. Menteri koordinator bidang perekonomian Chairul Tanjung membantah adanya kebocoran anggaran sebesar Rp 7.200 triliun. Menurut pria yang akrab disapa CT ini, istilah kebocoran anggaran itu hanya ungkapan yang disampaikan saat kampanye.

Menurutnya, penerimaan negara dari perpajakan selama ini mencapai sekitar Rp 1.500 triliun-an. Kalau jumlahnya sebesar itu, tidak mungkin ada kebocoran hingga Rp 7.200 tiliun. "Saya rasa hal seperti itu tidak benar," kata CT, Selasa (17/6) di Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta.

Sebelumnya, tudingan adanya kebocoran itu meluncur dari calon presiden Prabowo Subiyanto, dalam debat capres hari Minggu (15/6) lalu. Ia menilai prabowo tidak faham mengenai apa yg dia maksudm dengan kebocoran.

CT mengatakan memang, ada potensi penerimaan yang belum bisa diejar oleh negara. Namun ini bukan hilang, hanya perlu upaya dan langkah lebih keras dari pemerintah supaya potensi pendapatan negara bisa dimaksimalkan.

Dan penerimaan negara itu juga terbagi antara kewenangan pemerintah daerah dan pusat, baik dari sisi pajak, cukai atau Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). "Yang benar sih potensi, kalau dilakukan banyak langkah di pemerrintah pusat, daerah itu bisa dilakukan," katanya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News



TERBARU
Kontan Academy
HOW TO CHOOSE THE RIGHT INVESTMENT BANKER : A Sell-Side Perspective Bedah Tuntas SP2DK dan Pemeriksaan Pajak (Bedah Kasus, Solusi dan Diskusi)

[X]
×