Reporter: Widyasari Ginting | Editor: Sanny Cicilia
JAKARTA. Tiga kementerian koordinator mengalami pemotongan anggaran untuk menghemat belanja negara dalam Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara Perubahan (RAPBN-P) 2014. Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR Ahmad Noor Supit mengatakan, pekan lalu telah disepakati pemangkasan anggaran tiga kementerian ini.
Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Polhukam) dipotong Rp 66 miliar dari anggaran APBN 2014 sebesar Rp 514,3 miliar. Jadi, pada APBNP 2014, anggaran Kementrian Polhukam menjadi Rp 448,3 miliar atawa hanya 87,2% dibandingkan dengan APBN 2014.
Untuk Kementerian Koordinator (Kemko) bidang Perekonomian dipotong Rp 40,5 miliar dari APBN 2014 sebesar Rp 317 miliar. Tapi, ada penambahan cadangan Rp 6,9 miliar untuk reformasi birokrasi dan Rp 7,4 milliar untuk pagu. Dus, total anggaran yang dipotong Rp 22,6 milliar. Jadi, anggaran kementerian ini Rp 291,3 miliar atawa 91% dari alokasi APBN 2014.
Adapun, Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat anggarannya dipotong Rp 28,5 miliar. Tapi, masih ada pencairan dari Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA BUN) sebesar Rp 4,5 miliar. Sehingga, total anggaran yang dipotong hanya Rp 24 miliar. Jadi, anggaran untuk kementerian ini pada APBNP 2014 hanya Rp 194,3 miliar atawa 89% berdasarkan APBN 2014.
Menko Kesra Agung Lakso menyetujui pemotongan anggaran kementeriannya sebesar Rp 24 miliar. Dia bilang, kementeriannya akan menyeleksi program-progam produktif dan nonproduktif. Sehingga, program yang produktif tak mengalami pemotongan anggaran. Misal, program Sail Raja Empat. "Dana yang dikeluarkan sedikit, tapi mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah," ujarnya.
Sementara itu, Menko Polhukam Djoko Suyanto menegaskan, ada tiga parameter dalam melakukan pemotongan anggaran. "Pemotongan anggaran diarahkan pada program yang tidak memberi dampak penurunan kinerja," ujar Suyanto.
Sebagian besar anggaran yang dipotong dari Kementrian Polhukam bersumber dari dana pengadaan kapal baru. Nah, menurut Djoko, program pengadaan kapal masih bisa dilaksanakan pada tahun-tahun berikutnya.
Senada, Menteri Koordinator Perekonomian Chairul Tanjung sepakat pemotongan anggaran. Ia berharap, pembahasan APBNP 2014 bisa selesai pekan ini. Kementeriannya juga akan melakukan koordinasi dengan kementerian lain untuk menyiapkan agenda pemerintahan mendatang.
Berdasarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2014, penghematan belanja Kementerian/Lembaga (K/L) mencapai Rp 100 triliun. Tapi, pemotongan belanja seluruh K/L ini diperkecil menjadi hanya Rp 43 triliun.
Ahmad bilang, penghematan K/L yang bisa dilakukan sebenarnya hanya Rp 20 triliun saja. Namun, pemerintah perlu menjaga defisit transaksi berjalan sehingga pemotongan lebih besar. "Pemotongan ini sudah termasuk menjaga agar K/L punya dana cadangan yang bisa digunakan jika ada kebutuhan mendesak,” kata Ahmad dalam rapat anggaran K/L di gedung DPR, Senin (16/6).
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
