CORE Usul MBG Fokus ke Daerah 3T dan Kelompok Rentan demi Efisiensi Anggaran

Reporter: Leni Wandira | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Evaluasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dinilai perlu diarahkan pada penajaman sasaran penerima manfaat agar dampak sosial dan ekonomi yang dihasilkan lebih optimal. 

Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia menilai pemerintah sebaiknya memprioritaskan pelaksanaan MBG di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) serta kelompok masyarakat yang paling rentan terhadap masalah gizi.

Ekonom CORE Indonesia Yusuf Rendy Manilet mengatakan pendekatan tersebut akan membuat penggunaan anggaran negara menjadi lebih efisien dibandingkan jika program dijalankan secara merata kepada seluruh kelompok penerima.

Baca Juga: Alarm Menyala! Daya Saing Indonesia Anjlok ke Peringkat 48

"Pendekatan yang paling optimal saat ini adalah memfokuskan Program Makan Bergizi Gratis pada daerah 3T dengan menjadikan UMKM lokal sebagai mitra utama dalam rantai pengadaan dan distribusi," ujarnya kepada Kontan, Rabu (25/6).

Menurut Yusuf, wilayah 3T masih menghadapi persoalan stunting, kemiskinan, dan keterbatasan akses pangan bergizi yang relatif lebih tinggi dibandingkan daerah lain. Karena itu, alokasi anggaran akan lebih efektif jika diarahkan langsung ke wilayah yang membutuhkan intervensi gizi paling besar.

Selain memperbaiki kualitas gizi masyarakat, skema tersebut juga dinilai mampu memberikan dampak ekonomi yang lebih luas apabila melibatkan pelaku usaha lokal dalam rantai pasok program.

Yusuf menjelaskan kelompok tani, koperasi, pengolah pangan skala kecil, hingga pelaku distribusi lokal dapat berperan sebagai pemasok kebutuhan MBG. Dengan demikian, dana yang digelontorkan pemerintah tidak hanya meningkatkan konsumsi masyarakat, tetapi juga mendorong aktivitas ekonomi di daerah.

"Dampak ekonominya cenderung lebih besar karena perputaran uang tetap berada di dalam ekonomi lokal, bukan mengalir keluar melalui rantai pasok nasional yang panjang," katanya.

Ia menambahkan keterlibatan UMKM lokal juga berpotensi menciptakan lapangan kerja baru sekaligus meningkatkan pendapatan rumah tangga di wilayah yang selama ini relatif tertinggal dalam proses pembangunan ekonomi.

Lebih jauh, Yusuf menilai pendekatan tersebut dapat memperkuat ketahanan pangan daerah. Ketergantungan terhadap pasokan dari luar wilayah maupun impor dapat dikurangi sehingga risiko gangguan distribusi pangan akibat gejolak global menjadi lebih kecil.

Meski demikian, ia mengingatkan implementasi kebijakan tersebut memerlukan persiapan yang matang. Banyak UMKM di daerah 3T masih menghadapi berbagai tantangan, mulai dari keterbatasan infrastruktur, kapasitas produksi, hingga pemenuhan standar kualitas pangan.

Karena itu, pemerintah perlu menyiapkan program pendampingan, pelatihan, sertifikasi, serta dukungan fasilitas produksi dan distribusi agar pelaku usaha lokal mampu memenuhi kebutuhan program secara berkelanjutan.

"Proses transisi perlu dilakukan secara bertahap dengan dukungan pasokan cadangan yang terbatas agar keberlangsungan program tetap terjaga dan harga pangan lokal tidak mengalami gejolak," ujarnya.

Yusuf menilai keberhasilan penajaman sasaran MBG dapat diukur dari sejumlah indikator, baik dari sisi kesehatan maupun ekonomi. Dari aspek kesehatan, pemerintah perlu memantau penurunan angka stunting, wasting, dan malnutrisi di wilayah sasaran.

Sementara dari sisi ekonomi, indikator yang dapat digunakan antara lain peningkatan porsi pengadaan dari UMKM lokal, pertumbuhan pendapatan rumah tangga, serta penciptaan lapangan kerja di sektor pertanian, pengolahan, dan distribusi pangan.

"Fokus pada daerah 3T dengan melibatkan UMKM lokal menawarkan kombinasi yang lebih baik antara keadilan ekonomi dan efisiensi fiskal dibandingkan perluasan program secara merata," pungkasnya.

Baca Juga: ​PHK Januari-Mei 2026 Capai 23.470 Pekerja, Ini Cara Ajukan Klaim JKP untuk Korban

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News