Reporter: Bidara Pink | Editor: Herlina Kartika Dewi
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia menyayangkan pesatnya penetrasi digitalisasi di Indonesia, rupanya belum memberi dampak signifikan pada peningkatan pendapatan per kapita di Indonesia.
Pendiri sekaligus ekonom senior CORE Indonesia Hendri Saparini mengatakan, ini terbukti dari penurunan pendapatan nasional per kapita Indonesia pada tahun 2020.
Ia mengutip dari data Bank Dunia, pendapatan per kapita Indonesia pada tahun 2020 mengalami penurunan, yaitu semula US$ 4.050 pada tahun 2019, menjadi US$ 3.879 pada tahun 2020.
“Mengapa bisa seperti itu? Karena digitalisasi di Indonesia ini hanya mendorong dari sisi permintaan masyarakat, tetapi tidak mendorong kemudian dari sisi produksi,” ujar Hendri dalam Refleksi Akhir Tahun 2021, Rabu (29/12) di Jakarta.
Hendri kemudian menyajikan data, berdasarkan pengamatannya, masyarakat menggunakan 12,66% dari gajinya untuk berbelanja secara daring. Dengan presentase ini, Indonesia menduduki peringkat ketiga setelah China dan Meksiko.
Baca Juga: Didorong Transaksi E-commerce, Bisnis Paylater Diramal Tumbuh Pesat Tahun Depan
Sayangnya, peningkatan dari sisi permintaan ini tak didikuti dengan produksi yang besar. Lebih parahnya, produk yang dibeli oleh masyarakat ini malah kebanyakan produk impor.
Di sisi lain, banyak negara yang mampu mencatatkan peningkatan pertumbuhan per kapita karena penetrasi internet ini. Sebut saja negara Argentina, Kanada, Singapura, Meksiko, Russia, maupun Australia yang masuk ke dalam 10 besar negara penjualan e-commerce terbesar di tahun 2020.
Dari sinilah Hendri memandang perlunya evaluasi dan langkah pemerintah untuk melakukan terobosan agar penetrasi digitalisasi bisa memberi manfaat signifikan bagi perekonomian.
Baca Juga: Ekonom CORE: Digitalisasi Jangan Sampai Menghilangkan Lapangan Kerja Sektor Tertentu
Selain itu, pemerataan akses internet juga perlu diperluas dan merata sehingga semua kelompok masyarakat dapat menikmati tren digitalisasi.
“Kita perlu mendorong dari sisi produksinya. Sebagian besar produk yang dijual secara daring itu adalah impor. Karena kita tidak siap dari sisi suplai. Diperlukan strategi kebijakan yang komprehensif untuk dorong produksi termasuk melibatkan UMKM,” tandasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
