CORE: Bagi-bagi HP Gratis Bukan Solusi Utama Penyaluran Bansos

Reporter: Lailatul Anisah | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Rencana pemerintah membagikan telepon genggam (HP) gratis untuk mengoptimalkan penyaluran bantuan sosial (bansos) dinilai belum menjadi solusi utama. 

Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Yusuf Rendy menilai persoalan mendasar dalam penyaluran bansos bukan terletak pada kepemilikan perangkat, melainkan ketepatan data penerima bantuan. 

“Keberhasilan bansos tidak ditentukan oleh perangkat, tetapi oleh ketepatan data penerima,” ujar Yusuf kepada Kontan, Rabu (14/10/2026). 

Baca Juga: Hasil Riset Menyebut Kewajiban Halal Berisiko Menekan Daya Beli dan UMKM

Yusuf menyebut apabila basis data penerima bansos masih bermasalah, pemberian HP dan pembukaan rekening digital justru berisiko mempercepat penyaluran bantuan yang tidak tepat sasaran.

Karena itu, Yusuf menyarankan pemerintah memprioritaskan pemutakhiran dan pemadanan data penerima sebelum melakukan pengadaan perangkat dalam skala besar.

Selain itu, ia menilai pembagian HP secara massal tidak diperlukan karena sebagian besar rumah tangga, termasuk kelompok berpendapatan rendah, telah memiliki ponsel. Penyaluran bansos secara digital juga tidak harus bergantung pada kepemilikan telepon pintar. 

"Penyaluran bansos secara digital pun tidak harus pada telepon pintar. Dana tetap dapat diakses melalui kartu, agen bank di desa atau sistem pembayran nontunai di warung," jelas Yusuf. 

Lebih lanjut, Yusuf menegaskan, penerima Program Keluarga Harapan (PKH) dan bantuan pangan pun telah menggunakan kartu serta rekening bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) tanpa harus memperoleh perangkat baru dari pemerintah.

Dari sisi anggaran, Yusuf memperkirakan pembagian perangkat kepada sekitar 50 juta penerima berpotensi membutuhkan biaya hingga puluhan triliun rupiah. Perkiraan tersebut belum mencakup biaya paket data, distribusi, layanan pengaduan, pemeliharaan sistem, hingga penggantian perangkat setiap beberapa tahun.

Ia menyarankan pembagian HP dibatasi bagi penerima yang telah diverifikasi benar-benar tidak memiliki perangkat dan tidak dapat mengakses layanan melalui anggota keluarganya. Sementara itu, subsidi paket data sebaiknya diberikan secara terarah sesuai kebutuhan.

Yusuf menilai anggaran pemerintah akan lebih bermanfaat jika digunakan untuk memperluas jaringan internet di wilayah yang belum terjangkau sinyal, memperkuat fasilitas pembayaran nontunai di warung desa, serta meningkatkan literasi digital penerima bansos.

Tanpa jaringan internet, ekosistem pembayaran, dan pendampingan yang memadai, pembagian HP berisiko hanya menambah aset tanpa menyelesaikan hambatan utama penyaluran bantuan sosial.

Di sisi lain, Yusuf mengingatkan adanya risiko tata kelola dalam pengadaan perangkat secara massal. Pengadaan puluhan juta HP berpotensi membuka celah penyimpangan, mulai dari penggelembungan harga, penurunan spesifikasi, pengaturan vendor, distribusi kepada penerima fiktif, hingga penjualan kembali perangkat. 

Terpisah, Menteri Sosial, Saifullah Yusuf alias Gus Ipul menegaskan pembagian hp akan dilakukan sesuai dengan kebutuhan riil di lapangan. 

Pemerintah memastikan akan mendistribusikan berbasis data untuk memastikan agar bansos ini disalurkan lebih tepat sasaran. 

"Nanti akan diprioritaskan kepada yang belum memliki ya (Hp)," kata Gus Ipul di Kantor Kemenko PM, Rabu (14/10/2026). 

Gus Ipul menyebut pembagian HP ini dilakukan bukan tanpa maksud. Pasalnya pemerintah juga tengah berupaya melakukan transformasi penyaluran bansos berbasis digital. 

"Nah, tentu bantuan-bantuan smartphone seperti ini diharapkan supaya nanti masyarakat bisa akses lebih mudah akses layanan digital kita, termasuk layanan perbankan," tegas Gus Ipul.  

Baca Juga: Pemerintah Andalkan Ekonomi Syariah Jadi Pendorong Pertumbuhan Ekonomi 6% pada 2027

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News