Pemerintah Andalkan Ekonomi Syariah Jadi Pendorong Pertumbuhan Ekonomi 6% pada 2027

Reporter: Nurtiandriyani Simamora | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Wakil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Dradjad Hari Wibowo mengatakan, pemerintah mengandalkan ekonomi syariah menjadi salah satu motor pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 6% pada tahun 2027.

"Jadi ekonomi syariah itu menjadi salah satu andalan bagi kita untuk mencapai pertumbuhan 6% tahun 2027, dan 8% di jangka menengah sebagai bagian dari peningkatan daya saing," ujar Dradjad dalam agenda Indonesia Sharia Economic Festival (ISEF) 2026 di JCC Senayan Jakarta, rabu (14/10/2026)

Dradjad menyebut, rantai nilai halal menyumbang hampir 25% terhadap produk domestik bruto (PDB) Indonesia atau sekitar Rp 1.524 triliun pada kuartal IV-2025. Sementara itu, ekspor produk halal Indonesia tumbuh 23% sepanjang 2025 menjadi US$ 63,4 miliar.

Baca Juga: Pemerintah Siapkan Skema Khusus Penyaluran Bantuan Pangan Lewat Kopdes Merah Putih

Lebih lanjut, peluang ekonomi syariah dinilai sangat besar, terutama jika melihat data belanja muslim global pada 2029 yang diproyeksikan mencapai hampir US$ 3,6 triliun. Sedangkan aset keuangan syariah global diproyeksikan mencapai US$ 9,72 triliun.

Untuk mencapai momentum tersebut, Dradjad membeberkan lima langkah strategi yang akan dilakukan pemerintah, yakni pertama melalui penguatan industri halal, kedua peningkatan ekspor dan kerjasama internasional, ketiga penguatan ekosistem halal di semua layer, baik industri atas maupun tingkat bawah, keempat adalah pengembangan keuangan syariah, hingga penguatan dana sosial syariah.

Selain itu, Dradjad juga menyebut salah satu strategi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi adalah dengan meningkatkan investasi pada proyek-proyek bernilai tambah tinggi.

Menurutnya, pemerintah juga akan memperkuat kolaborasi dengan sektor swasta serta mengurangi hambatan regulasi dan birokrasi agar kegiatan usaha dapat berkembang lebih cepat.

Selain itu, peningkatan produktivitas dan ekspor bernilai tambah menjadi bagian penting dari strategi pemerintah. Dalam hal ini, industri halal dinilai memiliki peluang besar untuk memperluas kontribusinya terhadap perekonomian nasional.

Untuk menangkap peluang tersebut, pemerintah menyiapkan lima strategi pengembangan ekonomi syariah, yakni penguatan industri halal dan UMKM halal, peningkatan ekspor dan kerja sama internasional, penguatan ekosistem halal, pengembangan keuangan syariah, serta penguatan dana sosial syariah.

Di sektor keuangan, pemerintah juga berupaya memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan syariah. Pasalnya, tingkat literasi keuangan syariah berdasarkan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2025 mencapai 43%, sementara tingkat inklusinya baru 13,24%.

Adapun pembiayaan perbankan syariah mencapai Rp 748 triliun pada Agustus 2026. Meski demikian, pangsa pasar perbankan syariah masih sebesar 7,44%.

"Namun demikian kita masih punya PR, teman-teman OJK dan teman-teman BI, inklusi dan literasi keuangan syariah masih menjadi pekerjaan rumah," kata Dradjad.

Untuk memperluas inklusi keuangan syariah, pemerintah mendorong pembukaan rekening syariah dengan saldo awal Rp 50.000 bagi warga negara Indonesia berusia 17 tahun ke atas dari kelompok desil 1 hingga desil 4. Program ini diharapkan dapat mendekatkan masyarakat dengan layanan keuangan syariah.

Di sisi lain, pemerintah juga mendorong penguatan UMKM halal dan perluasan akses pasar internasional melalui kerja sama perdagangan serta pengakuan bersama sertifikasi halal dengan negara mitra.

Dradjad menyebut, sebanyak 12 perjanjian perdagangan sedang dalam proses ratifikasi, sementara 11 perjanjian lainnya masih dalam tahap perundingan.

Dari jumlah tersebut, enam perjanjian melibatkan negara anggota Organisasi Kerja Sama Islam (OKI), termasuk Uni Emirat Arab (UEA) yang perjanjian dagangnya telah berlaku.

Selain itu, pemerintah disebut akan mempercepat perundingan perdagangan internasional sekaligus memperkuat kesepakatan saling pengakuan sertifikasi halal atau mutual recognition agreement (MRA).

Langkah ini diharapkan dapat mempermudah pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta eksportir produk halal Indonesia dalam mengakses pasar global dan memanfaatkan peluang perdagangan internasional.

"Insyallah pemerintah akan mempercepat perundingan dan memperkuat pengakuan sertifikasi, mutual recognition agreement yang halal, agar UMKM dan eksportir bisa memanfaatkan peluang pasar yang ada di pasar global," ujarnya.

Dradjad menilai, penguatan ekosistem ekonomi syariah perlu dilakukan secara menyeluruh, mulai dari sektor produksi di industri halal, pembiayaan dan keuangan syariah, hingga akses pasar global sehingga dapat menopang pertumbuhan ekonomi nasional. 

Baca Juga: Ditjen Pajak Akui Sulit Awasi Kepatuhan Pajak Perusahaan Digital Asing

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News