kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • LQ45862,18   10,45   1.23%
  • EMAS926.000 0,43%
  • RD.SAHAM -0.15%
  • RD.CAMPURAN 0.00%
  • RD.PENDAPATAN TETAP -0.01%

China-Jepang berebut proyek kereta cepat


Rabu, 12 Agustus 2015 / 12:05 WIB
China-Jepang berebut proyek kereta cepat

Reporter: Agus Triyono | Editor: Adi Wikanto

JAKARTA. Setelah Jepang  memasukkan tawaran ke pemerintah Indonesia, kini giliran pemerintah China yang menawarkan proposal untuk mengerjakan proyek kereta api cepat Jakarta-Bandung.

Lewat Menteri Komisi Pembangunan Nasional dan Reformasi Republik Rakyat Tiongkok Xu Shaoshi, pemerintah China mengajukan proposal proyek ini kepada Bappenas. Sebelumnya, China membicarakan proyek yang sama dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Andrinof Chaniago mengatakan, berdasarkan hasil studi kelayakan yang tercantum pada proposal yang diajukan China, nilai investasi proyek kereta cepat ini mencapai US$ 5,5 miliar. Dengan kurs Rp 13.000 per dollar Amerika Serikat (AS), artinya nilai investasi ini mencapai Rp 71,5 triliun. Bunga yang ditawarkan 2% per tahun dengan masa pengembalian pinjaman 40 tahun.

Dalam proposal China, investasi proyek ini ditanggung oleh konsorsium yang terdiri dari delapan perusahaan swasta dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) asal China. "Mereka (China) menawarkan (pembiayaan proyek) tanpa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sama sekali," ujar Andrinof, Selasa (11/8).

Sebelumnya Jepang telah memasukkan proposalnya ke pemerintah Indonesia. Menurut studi kelayakan yang dilakukan Jepang, proyek kereta cepat butuh investasi sekitar Rp 60 triliun. Dalam proposal  Jepang, proyek ini hanya layak dikerjakan dengan skema kerjasama pemerintah swasta. Pemerintah menanggung 16%, BUMN sebesar 74%, dan konsorsium swasta 10%.

Dua pekan lagi

Namun, pemerintah belum menjatuhkan pilihan. Ada beberapa pertimbangan yang akan digunakan oleh pemerintah untuk memilih pemenang. Pertama, tawaran yang terbaik. Kedua, rekam jejak kerjasama dengan dua negara dalam pembangunan infrastruktur.

Ketiga, kualitas proyek infrastruktur yang dikerjakan. "Bukan hanya pertimbangan murah secara akuntansi, tapi secara ekonomi, penggunaan kandungan lokal, kualitas layanan juga akan dijadikan pertimbangan," katanya.  

Menko Bidang Perekonomian Sofyan Djalil bilang, pemerintah akan menunjuk konsultan independen. "Kami akan menunjuk konsultan minggu ini," ujarnya. Andrinof menyatakan, pemerintah akan memutuskan pilihan dalam dua pekan ke depan.               n

DONASI, Dapat Voucer Gratis!
Dukungan Anda akan menambah semangat kami untuk menyajikan artikel-artikel yang berkualitas dan bermanfaat.

Sebagai ungkapan terimakasih atas perhatian Anda, tersedia voucer gratis senilai donasi yang bisa digunakan berbelanja di KONTAN Store.



TERBARU

[X]
×