Sumber: Kompas.com | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie
2. Ekonomi Dinilai Minim Serap Tenaga Kerja
Partai Amanat Nasional (PAN) menilai perekonomian kurang menciptakan lapangan kerja. Hal ini disampaikan oleh Anggota Dewan Kehormatan PAN Dradjad H. Wibowo. Dradjad mengatakan, berdasarkan data yang diolah dari Badan Pusat Statistik (BPS) tambahan jumlah penduduk yang bekerja mencapai angka tertinggi 2012 (3,55 juta), lalu tahun 2008 (3,54 juta) dan 2007 (3,44 juta). Pada tahun 2014-2016, angkanya turun ke sekitar 1,4-2 juta pekerja baru.
Namun pada 2017, angkanya naik tajam ke 3,25 juta. Tambahan terbesar terjadi di sektor jasa kemasyarakatan, sosial, dan perorangan. Jumlahnya 1,09 juta pekerja baru. Sektor ini kata dia meliputi pekerjaan seperti pembantu rumah tangga, tukang cukur, kaki lima dan yang agak formal seperti pekerja sosial.
"Ini jelas bukan sektor yang seharusnya menjadi penopang penciptaan kerja," kata dia.
Sektor perdagangan (termasuk rumah makan dan perhotelan) dan sektor industri tercatat menciptakan tambahan di atas 1 juta lapangan pekerjaan. Namun menurutnya, sektor ritel dan industri manufaktur padat karya anjlok. Padahal kedua sektor itu harusnya banyak menciptakan lapangan kerja.
Dari rasio penciptaan kerja, pada 2015-2016 perekonomian hanya menciptakan sekitar 290.000-340.000 per 1% pertumbuhan. Padahal jika situasi normal, angkanya bisa pada level 500.000 penciptaan kerja per 1 persen pertumbuhan ekonomi. Pada 2017, rasio ini melonjak ke level 640.000 per 1% pertumbuhan ekonomi.
Meski begitu kata Drajad, sumber terbesarnya dari sektor jasa kemasyarakatan, sosial dan perorangan tadi. "Jadi, memang kemampuan penciptaan kerja masih di bawah normal. Padahal kalau kita hendak mengatasi masalah kemiskinan dan ketimpangan, kuncinya ya kita harus mampu menciptakan pekerjaan yang layak bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini perlu diperbaiki segera," kata dia.
3. Penegakan Hukum Dinilai Tebang Pilih
Oposisi juga menaruh perhatian kepada bidang penegakan hukum. Selama empat tahun era Jokowi-JK, sektor penegakan hukum dinilai lemah dan tebang pilih. Kapala Divisi Advokasi dan Hukum Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean menilai, publik menyoroti tajam kinerja kepolisian dan kejaksaan.
Ia mengatakan, Kepolisian tampak seperti alat penguasa untuk memperkuat kepentingannya dari pihak pihak yang berseberangan politik. Ferdinand menilai, polisi selalu merespons cepat setiap laporan tehadap pihak-pihak yang berseberangan dengan pemerintah.
"Berbeda dengan ketika yang melaporkan adalah pihak oposisi, terlihat responnya amat lambat dan bahkan melahirkan pesimisme dari pihak pelapor," kata dia.
"Contoh nyatanya, kasus Ahmad Dani dari oposisi dengan kasus Denny Siregar dari pihak pemerintah. Jelas sekali tampak siapa yang cepat di proses," sambung dia.
Selain Kepolisian, Kejaksaaan juga ia sorot. Menurut Ferdinand, kinerja Kejaksaan tidak terlihat akibat keputusan Jokowi mengangkat Muhammad Prasetyo sebagai Jaksa Agung. Padahal sebelumnya, Prasetyo merupakan kader Partai Nasdem. Dengan penunjukan itu, kata Ferdinand, Kejaksaan tidak terlihat kinerjanya selama 4 tahun dalam pemberantasan korupsi namun justru ikut berpolitik.
Tak hanya itu, pemerintahan Jokowi juga dinilai tidak pro anti korupsi lantaran membiarkan pengungkapan kasus penyiraman air keras kepada penyidik KPK Novel Baswedan menggantung hingga hari ini.
"Tidak terlihat ada upaya Jokowi yang konkret untuk menyelesaikan masalah tersebut. Ini catatan hitam besar bagi Jokowi di sektor hukum," kata Ferdinand. "Di dalam Nawacita Jokowi ke 4 disebutkan melakukan reformasi hukum yang bebas korupsi bermartabat dan terpecaya. Namun fakta kemudian kita lihat, masyarakat justru ragu terhadap penegakan hukum bukan malah terpercaya," sambung dia. (Yoga Sukmana)
Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Catatan Oposisi 4 Tahun Jokowi-JK, dari Utang hingga Kasus Novel"
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
