kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.520.000   -13.000   -0,85%
  • USD/IDR 16.179   1,00   0,01%
  • IDX 7.101   4,72   0,07%
  • KOMPAS100 1.061   -1,40   -0,13%
  • LQ45 834   -1,41   -0,17%
  • ISSI 214   -0,08   -0,04%
  • IDX30 426   -1,01   -0,24%
  • IDXHIDIV20 513   -0,61   -0,12%
  • IDX80 121   -0,28   -0,23%
  • IDXV30 125   -0,31   -0,24%
  • IDXQ30 142   -0,32   -0,22%

Catat! Pelanggar busway dikenakan denda langsung


Kamis, 03 Juli 2014 / 19:00 WIB
Catat! Pelanggar busway dikenakan denda langsung
ILUSTRASI. Utang Indonesia sampai Desember 2022 mencapai Rp 7.733,99 triliun.. ANTARA FOTO/Aprillio Akbar/rwa.


Reporter: Barratut Taqiyyah | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie

JAKARTA. PT Transjakarta membuat nota kesepahaman (MoU) dengan Polda Metro Jaya untuk sterilisasi busway. Salah satu poin penting yang dicapai adalah penerapan tilang biru oleh pihak kepolisian.

Dengan pengenaan tilang biru, maka nantinya pengenaan denda kepada pelanggar lalu lintas tidak akan lagi diterapkan di pengadilan, tetapi bisa langsung tak lama seusai terjadinya pelanggaran. Menurut rencana, peraturan tersebut akan diterapkan seusai Idul Fitri tahun ini.

"Efektifnya baru setelah Lebaran. Soalnya, sampai Lebaran polisi kekurangan personel. Banyak Operasi Pengamanan soalnya. PT transjakarta ingin tilang tanpa sidang diberlakukan bagi pelanggar jalur transjakarta," kata Direktur Utama PT Transjakarta Antonius NS Kosasih, di Balaikota Jakarta, Kamis (3/7/2014).

Menurut Kosasih, untuk tahap awal, sterilisasi busway dengan pengenaan tilang biru akan diterapkan di tiga koridor padat, yakni Koridor I (Blok M-Kota); Koriodor III (Harmoni-Kalideres); dan Koridor IX (Pinang Ranti-Pluit).

"Sterilisasi akan dilakukan bertahap. Kita lakukan di jalur yang banyak pelanggaran. Contohnya di Koridor I, III, dan IX," jelasnya.

Pengenaan tilang biru sudah sering disebut oleh Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta Basuki "Ahok" Tjahaja Purnama. Ia menilai, salah satu cara efektif mengurangi tingkat pelanggaran lalu lintas adalah dengan memberi kewenangan bagi polisi untuk mengenakan denda secara langsung.

Menurut Ahok, selama ini, hakim di pengadilan cenderung tidak serius menangani pelanggaran yang bersifat ringan. Karena seringkali saat polisi telah mengenakan denda dengan besaran maksimal, ternyata hakim memutuskan denda dengan nilai yang lebih kecil. (Alsadad Rudi)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News



TERBARU
Kontan Academy
HOW TO CHOOSE THE RIGHT INVESTMENT BANKER : A Sell-Side Perspective Bedah Tuntas SP2DK dan Pemeriksaan Pajak (Bedah Kasus, Solusi dan Diskusi)

[X]
×