Reporter: Mila Sari | Editor: Yudho Winarto
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kabar penting untuk dicermati bagi Anda pelanggan seluler. Mengacu pada Peraturan Menkominfo No.12 tahun 2016, mulai tanggal 31 Oktober 2017, pemerintah mewajibkan Anda sebagai pelanggan baru dan lama seluler untuk melakukan registrasi sesuai dengan data identitas yang tertera di KTP dan kartu keluarga.
Registrasi pelanggan seluler merupakan upaya pemerintah mencegah penyalahgunaan nomor dan melindungi konsumen, terutama bagi pelanggan prabayar.
"Sebagai komitmen memberikan perlindungan kepada konsumen serta untuk kepentingan national single identity. Selain itu manfaat lainnya adalah adanya keamanan, transparansi dan pelayanan nilai tambah bagi masyarakat," katanya Menteri Kominfo Rudiantara, Rabu (11/10).
Menurut Menteri Rudiantara, ketentuan mengenai registrasi pelanggan seluler sudah dikeluarkan setahun yang lalu dalam bentuk Peraturan Menteri Kominfo Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi.
“Registrasi prabayar diinisiasi Kominfo pada 2016, meskipun sosialisasinya telah dilakukan sejak 2005. Sudah 11 tahun perjalanan untuk diimplementasikan, namun kita harus realistis karena registrasi prabayar ini tergantung pada keberadaan ekosistem dan proses sosialisasi ke masyarakat," tuturnya.
Salah satu isu penting dalam pendaftaran nomor pelanggan, menurut Menteri Kominfo adalah kepastian data yang benar. "Ekosistem yang lain adalah bagaimana kita merujuk bahwa informasi yang disampaikan pelanggan saat registrasi adalah benar. Dengan adanya (data) Dukcapil maka validitas informasi yang disampaikan masyarakat adalah benar,” paparnya.
Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Zudan Arif Fakrulloh menilai pendataan nomor pelanggan sejalan dengan upaya pemerintah mendorong tata kelola pemerintahan dan bermasyarakat agar lebih tertib dan akuntabel. “Kita dorong tata kelola lebih efisien menuju sharing economy. Operator bisa tahu siapa saja pelanggannya," paparnya.
Menurut Dirjen Zudan Arif, sampai saat ini total akses Nomor Induk Kependudukan / NIK oleh operator sudah mencapai 36.521.872 NIK.
"Saya juga berterima kasih kepada Kominfo yang akan bangun ekosistem KTP-el. Ekosistem sendiri bisa terbangun jika data kependudukan yang ada juga baik. Kemendagri sendiri terus merapikan data Dukcapil,“ jelasnya.
Dirjen Dukcapil menambahkan akses yang dapat digunakan oleh masing-masing operator saat ini mencapai 100 transaksi per detik. “Jadi para operator jangan khawatir untuk mengakses. Sehari bisa 1 juta NIK yang diakses, sehingga dalam 2 bulan bisa selesai proses registrasi,” tambahnya.
Dirjen Penyelenggaraan Pos dan Informatika Kementerian Kominfo Ahmad M. Ramli menyatakan proses registrasi bukan hal yang sulit selama mengikuti prosedur yang benar.
"Dimana cara registrasi kartu perdana dilakukan dengan mengirimkan SMS ke 4444 dengan format NIK#NomorKK#," katanya seraya mendorong pelanggan mendaftarkan sendiri nomor yang dimilikinya.
Dirjen Ramli menyebut proses registrasi ulang akan berlangsung sampai akhir Februari 2018. Ia pun menegaskan agar proses berhasil diperlukan data yang sesuai dengan NIK.
"Informasi tersebut harus sesuai dengan NIK yang tertera di Kartu Tanda Penduduk elektronik (KTP–el) dan KK agar proses validasi ke database Ditjen Dukcapil dapat berhasil. Proses registrasi ini akan dimulai pada 31 Oktober 2017 dan akan berakhir pada 28 Februari 2018," jelasnya.
Merza Fachys selaku selaku Ketua Asosiasi Penyelenggara Telekomunikasi Seluruh Indonesia (ATSI) menjelaskan jika sebelumnya pelanggan telah melakukan registrasi, namun registrasi tersebut tidak ada validasi dari Dukcapil, sehingga data yang dimasukkan sering kali tidak sesuai dengan NIK KTP ataupun KK.
Maka dari itu, dengan penerapan ini, diharapkan pelanggan tidak melakukan registrasi secara asal. “Kita tidak bisa lagi memasukan data sembarangan karena diminta NIK dan KK, ini tonggak database yang bisa dipercaya,” jelas Merza
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
