Calon Deputi Gubernur BI Anwar Bashori Dorong Kemandirian Bahan Baku Uang Kertas

Reporter: Siti Masitoh | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Calon Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) Muhammad Anwar Bashori menyoroti pentingnya kemandirian pasokan bahan baku uang kertas sebagai bagian dari upaya menjaga kedaulatan rupiah.

Hal itu disampaikan Anwar dalam proses uji kepatutan dan kelayakan atau fit and proper test calon Deputi Gubernur BI di Komisi XI DPR RI, Kamis (27/8/2026).

Menurut Anwar, kebutuhan uang kertas di Indonesia tergolong besar. ia menyebut kebutuhan uang kertas Indonesia mencapai sekitar 6,5 miliar lembar setiap tahun.

Di sisi lain, Indonesia masih memiliki ketergantungan terhadap impor, meskipun ketergantungan tersebut disebut telah berkurang.

Baca Juga: Calon Deputi Gubernur BI Solikin: Sinergi Harus Berjalan dengan Independensi BI

"Indonesia ternyata masuk ke kebutuhan uang kertas terbesar di dunia. Ini 6,5 miliar setiap tahun. Sementara kita masih tergantung daripada impor, meskipun impor kita berkurang," ujar Anwar dalam paparannya.

Menurut Anwar, kondisi tersebut perlu menjadi perhatian karena jumlah pemasok kertas uang di dunia relatif terbatas. Ketergantungan terhadap pemasok dari luar negeri dinilai dapat menjadi risiko ketika terjadi gangguan akibat kondisi geopolitik.

"Begitu ada persoalan geopolitik yang terjadi, ketergantungan kita kepada pemasok uang dunia sangat-sangat tinggi," katanya.

Karena itu, Anwar menilai urgensi untuk membangun kemandirian pasokan kertas uang perlu terus didorong. Ia menyebut BI telah menginisiasi langkah terkait kemandirian pasokan tersebut.

Anwar menempatkan kemandirian pasokan uang kertas sebagai bagian dari upaya menjaga kedaulatan rupiah.

Menurut dia, mandat BI tidak hanya berkaitan dengan memastikan ketersediaan uang rupiah, tetapi juga memastikan rupiah dapat tersedia dan diterima masyarakat di seluruh wilayah Indonesia.

Hal tersebut menjadi tantangan tersendiri mengingat Indonesia memiliki wilayah yang luas dan terdiri dari ribuan pulau.

Baca Juga: Rapat dengan Banggar DPR, Purbaya Paparkan Startegi Ekonomi dan Fiskal APBN 2027

Anwar menyebut jumlah uang kartal yang beredar saat ini mencapai sekitar 1.314 triliun. Distribusi uang tersebut ke seluruh wilayah Indonesia tidak mungkin dilakukan BI seorang diri.

Untuk itu, BI melakukan sinergi dengan berbagai pihak, termasuk TNI Angkatan Laut dan lembaga lainnya, untuk menjangkau wilayah terpencil.

Ia mencontohkan pelaksanaan Ekspedisi Rupiah Berdaulat sebagai salah satu bentuk kolaborasi tersebut. Program itu dilakukan untuk memastikan ketersediaan uang rupiah di wilayah-wilayah yang sulit dijangkau.

"Begitu kita melihat mengedarkan uang 17.000 pulau, dan seluruh Indonesia tidak mungkin kami lakukan mandat itu sendiri. Makanya kami bersinergi dengan TNI AL, dengan Pelni, dengan lembaga lain untuk mencapai pulau-pulau yang terpencil," jelasnya.

Anwar menegaskan, pengelolaan uang rupiah pada akhirnya bukan sekadar mengenai ketersediaan alat pembayaran. Rupiah juga merupakan simbol kehadiran negara yang harus dapat diterima masyarakat di seluruh Indonesia.

Baca Juga: Calon Deputi Gubernur BI Solikin: Stabilitas dan Pertumbuhan Harus Saling Menguatkan

"Ujungnya satu, supaya semua uang rupiah menjadi simbol kedatangan negara itu selalu diterima oleh mereka," katanya.

Dengan demikian, menurut Anwar, penguatan rantai pasok uang rupiah, mulai dari kemandirian bahan baku hingga distribusi ke berbagai wilayah, menjadi bagian penting dalam menjaga kedaulatan rupiah di tengah berbagai risiko global.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News