Cadangan Devisa Menyusut di Tengah Intervensi BI, Ini Penyebabnya

Reporter: Siti Masitoh | Editor: Avanty Nurdiana

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Penurunan cadangan devisa Indonesia pada Maret 2026 dinilai tidak semata-mata disebabkan oleh intervensi Bank Indonesia (BI) di pasar valuta asing untuk menahan pelemahan rupiah.

Berdasarkan rilis resmi BI, posisi cadangan devisa pada akhir Maret 2026 tercatat sebesar US$ 148,2 miliar, turun dari US$ 151,9 miliar pada akhir Februari 2026. Penurunan ini terjadi di tengah masuknya dana dari penerbitan obligasi global pemerintah serta penerimaan pajak dan jasa.

Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede menilai, intervensi BI ikut berperan menurunkan cadangan devisa, tetapi bukan satu-satunya faktor. Ia menilai, level posisi cadangan devisa tersebut masih setara 6,0 bulan impor atau 5,8 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah, masih jauh di atas standar kecukupan internasional sekitar 3 bulan impor.

Baca Juga: Apindo Usulkan 5C Reformasi Pajak: dari Kepastian hingga Daya Saing

“Artinya, penyangga eksternal melemah, tetapi belum masuk wilayah yang bisa disebut genting. Karena itu, saya menilai arah kebijakan BI selama ini pada dasarnya sudah tepat,” tutur Josua kepada Kontan, Rabu (8/4/2026).

Adapun Josua menyampaikan, stabilisasi rupiah telah ditempuh BI melalui bauran kebijakan, yakni menahan BI-Rate di 4,75%, intervensi di pasar NDF offshore, pasar spot, dan DNDF, pembelian SBN di pasar sekunder, serta operasi moneter yang lebih pro-pasar untuk menjaga likuiditas dan menarik aliran modal masuk.

Bahkan mulai April 2026 BI juga memperketat dan memperluas pengelolaan pasar valas melalui penurunan ambang dokumen dasar pembelian valas tunai dari US$ 100 ribu menjadi US$ 50 ribu, kenaikan ambang transaksi jual kontrak lindung nilai dan jual berjangka dari US$ 5 juta menjadi US$ 10 juta, serta kenaikan ambang transaksi pertukaran valas dari US$ 5 juta menjadi US$ 10 juta.

Artinya kata Josua, secara instrumen, BI justru sudah bergerak lebih luas dari sekadar menjual dolar dari cadangan devisa. Meski begitu, ia menilai, kegelisahan bahwa biaya menjaga rupiah terlalu mahal juga bisa dipahami. “Kalau pertahanan terlalu berat di penjualan dolar tunai, biaya ke cadangan devisa akan cepat terasa,” ungkapnya.

Menurutnya, porsi intervensi harus lebih banyak bertumpu pada pengelolaan ekspektasi dan instrumen pasar, bukan hanya pada cadangan devisa. Artinya pendalaman kontrak lindung nilai rupiah, pertukaran valas berjangka, penguatan Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) sebagai penarik dana portofolio, serta percepatan pasokan valas yang lebih struktural melalui devisa hasil ekspor sumber daya alam.

Di samping itu, tekanan pada rupiah saat ini dinilai bukan hanya soal perang, tetapi juga kombinasi sentimen negatif dari kekhawatiran defisit ganda, revisi outlook pemeringkat, dan risiko penurunan bobot Indonesia di pasar modal global.

“Jadi, menambah pasokan dolar saja tidak cukup kalau keyakinan pasar terhadap arah kebijakan belum pulih,” terang Josua.

Baca Juga: Prabowo Kumpulkan Seluruh Menteri Hingga Eselon 1, Ada Apa?

Terkait usulan pendekatan diplomatik seperti dengan Amerika Serikat (AS) untuk mengamankan likuiditas valas, langkah tersebut dinilai dapat menjadi pelengkap, namun bukan instrumen utama untuk menahan pergerakan kurs harian. Diplomasi dapat membantu memperkuat kerja sama perdagangan dan likuiditas, tetapi dampaknya cenderung lebih lambat dibandingkan dinamika pasar.

Meski demikian, menurutnya, tekanan kurs bergerak harian, sedangkan hasil diplomasi biasanya lebih lambat. Karena itu, yang lebih penting adalah pelembagaan kerja sama, bukan bergantung pada jalur personal.

Selain itu, perbaikan arus masuk jangka menengah dinolai masih sangat bergantung pada reformasi untuk memperkuat kepercayaan investor, sementara kesepakatan dagang Indonesia dengan AS baru akan membantu bila benar-benar mampu menopang ekspor dan menahan pelebaran defisit transaksi berjalan.

“Jadi, diplomasi penting, tetapi pasar tetap akan lebih cepat merespons kredibilitas kebijakan daripada simbol pertemuan politik,” ungkapnya.

Ke depan, cadangan devisa diperkirakan masih menghadapi tekanan. Dalam skenario dasar, defisit transaksi berjalan 2026 berpotensi melebar menjadi sekitar 0,59% dari Produk Domestik Bruto (PDB), dari 0,10% pada 2025. Dalam skenario yang lebih berat, defisit dapat menembus 1% PDB dan menekan cadangan devisa ke kisaran US$140 miliar–US$145 miliar.

Sementara itu, nilai tukar rupiah dalam jangka pendek diperkirakan masih bergerak fluktuatif dengan bias melemah. Setelah sempat menyentuh level Rp17.090 per dolar AS pada 7 April 2026, rupiah masih bergerak di kisaran Rp16.900–Rp17.100 per dolar AS.

“Ini berarti, dalam waktu dekat terdapat kemungkinan masih bergerak di sekitar akhir Rp 16.000 hingga awal Rp 17.000, dengan risiko sesekali menembus batas atas jika harga minyak kembali naik atau arus keluar asing membesar,” jelasnya.

Baca Juga: Kelas Menengah Menyusut, Mesin Pajak Indonesia Ikut Melemah

Josua menekankan, Penguatan yang lebih solid baru akan terbuka apabila tensi geopolitik mereda, harga minyak stabil, serta arus modal asing kembali masuk. Selama faktor-faktor tersebut belum membaik, BI diperkirakan tetap akan menjaga stabilitas rupiah secara hati-hati dengan ruang pelonggaran suku bunga yang terbatas.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News