kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.476.000   8.000   0,54%
  • USD/IDR 15.855   57,00   0,36%
  • IDX 7.134   -26,98   -0,38%
  • KOMPAS100 1.094   -0,62   -0,06%
  • LQ45 868   -3,96   -0,45%
  • ISSI 217   0,66   0,31%
  • IDX30 444   -2,90   -0,65%
  • IDXHIDIV20 536   -4,36   -0,81%
  • IDX80 126   -0,06   -0,05%
  • IDXV30 134   -2,14   -1,58%
  • IDXQ30 148   -1,23   -0,83%

Bupati Biak Numfor terima suap secara bertahap


Selasa, 17 Juni 2014 / 21:36 WIB
Bupati Biak Numfor terima suap secara bertahap
ILUSTRASI. Simak Daftar Kode iPhone Indonesia dan Wilayah Negara Lain, Ada LL/A hingga PA/A. REUTERS/Stephen Lam


Reporter: Adinda Ade Mustami | Editor: Hendra Gunawan

JAKARTA. Bupati Biak Numfor, Papua, Yesaya Sombuk diduga menerima suap sebesar S$ 100.000 secara bertahap dari pengusaha bernama Teddi Renyut. Suap tersebut dilakukan dengan tujuan agar proyek tanggul laut yang merupakan salah satu proyek penanggulangan bencana dikerjakan oleh perusahaan Teddi.

"Dari hasil operasi tangkap tangan semalam, didapatkan keterangan dari YS (Yaseya Sombuk) bahwa uang ini diberikan dalam dua tahap," kata Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad saat jumpa wartawan di kantornya, Selasa (17/6) malam.

Lebih lanjut menurut Samad, pada tahap pertama uang yang diserahkan Teddi kepada Yesaya sebesar s$ 63.000 pada Jumat, 13 Juni 2014 lalu. Sementara sisanya, sebesar SS$ 37.000 baru diserahkan pada malam penangkapan oleh petugas KPK, Senin (16/6) kemarin.

Uang tersebut kata Samad, ditemukan saat operasi tangkap di dalam sebuah kamar di lantai tujuh Hotel Acacia di bilangan Matraman, Jakarta. Uang tersebut ditemukan di dalam amplop yang terdiri dari enam dari enam lembar pecahan S$ 10.000 dan 40 lembar pecahan S$ 1.000.

Uang suap tersebut diduga sebagai ijon lantaran proyek tanggul laut terkait Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal memang belum ada. Adapun proyek ini akan dijalankan dengan menggunakan dana Anggaran Pendapatan Belanja Negara Perubahan (APBN-P).

Seluruh komisi DPR baru akan menggelar rapat kerja dengan kementerian dan lembaga terkait pada hari ini karena akan dilangsungkan pula sidang paripurna untuk menetapkan undang-undang berkaitan dengan APBN-P. Oleh karena itu, ada tidaknya proyek tersebut, baru akan ditetapkan esok hari.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News



TERBARU
Kontan Academy
HOW TO CHOOSE THE RIGHT INVESTMENT BANKER : A Sell-Side Perspective Advokasi Kebijakan Publik di Era Digital (Teori dan Praktek)

[X]
×